Info Penting! BPNT dan PKH Cair Mulai Januari 2026, Ini Panduan Cek Penerima di Kalteng

Ringkasan Berita:

• BPNT dan PKH masih menjadi program bantuan sosial prioritas nasional yang akan terus disalurkan sepanjang 2026.
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan cair serentak pada awal 2026. 
• Bansos BPNT dan PKH ditujukan bagi masyarakat dari kategori miskin, rentan miskin, serta keluarga kurang mampu.

TRIBUNBENGKULU.COM - Kabar baik bagi masyarakat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan cair serentak pada awal 2026. 

Pemerintah mengimbau warga segera mengecek status penerima agar bantuan tidak terlewat dan dapat dimanfaatkan tepat sasaran.

Pencairan BPNT dan PKH ini menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar di awal tahun. 

Termasuk di Kalimantan Tengah, penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

BPNT disalurkan dalam bentuk saldo bantuan yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di tempat penyalur resmi. 

Sementara itu, PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.  

Kemensos menegaskan bahwa BPNT dan PKH masih menjadi program bantuan sosial prioritas nasional yang akan terus disalurkan sepanjang 2026.

Baca juga: Dinsos Turun Langsung Pasang Stiker di Rumah Penerima Bansos di Bengkulu Selatan

Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan kelompok rentan di tengah dinamika kondisi ekonomi yang terus berkembang.

Bansos BPNT dan PKH ditujukan bagi masyarakat dari kategori miskin, rentan miskin, serta keluarga kurang mampu.

Untuk program PKH, penerima bantuan mencakup beberapa kelompok, di antaranya lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak sekolah, balita, serta ibu hamil.

Sementara itu, penerima BPNT dan PKH merupakan masyarakat yang namanya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai penerima bansos atau belum.

Tak sedikit pula warga yang belum memahami mekanisme pengecekan data maupun cara mengajukan diri agar bisa masuk dalam DTKS sebagai calon penerima bantuan.