Beraninya Menkeu Purbaya Sindir Dirut Bank Usai Dilantik: Mereka Malas Enggak Ngapa-ngapain

TRIBUNBENGKULU.COM - Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan di masa awal jabatannya yang belum genap seminggu dilantik, sejak Senin (15/9/2025) lalu. 

Menkeu Purbaya sengaja menyuntik uang hingga Rp 200 Triliun ke bank agar mereka berpikir.

Dengan kebijakan saluran dana Rp 200 Triliun Bank BUMN itu, diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi melalui penyaluran kredit perbankan. 

Untuk itu Purbaya memaksa agar Dirut Bank berpikir.

Dengan gamblang Purbaya menyebut Dirut Bank yang merupakan orang-orang pintar tapi malas.

Dirinya menilai para direksi bank pintar, namun kurang gesit dalam menyalurkan dana ke sektor produktif.

Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya seusai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).

"Mereka (dirut bank) kan orang-orang pintar. Cuma, selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman. Enggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi, mereka setiap Sabtu-Minggu main golf kali," tutur Purbaya dikutip dari Tribun Video.

Purbaya mengkritik kebiasaan mereka yang dinilai lebih senang bermain aman dengan membeli obligasi ketimbang menyalurkan kredit. 

Kebiasaan ini disebut membuat bank lebih memilih keuntungan instan daripada mendorong pertumbuhan ekonomi riil.

Purbaya menyebut, langkah ini dilakukan agar pimpinan himbara lebih bekerja keras dan kreatif dalam menggunakan dana tersebut.

Pasalnya, pimpinan himbara selama ini sudah bekerja terlalu nyaman, di mana mereka bisa meraup untung besar tanpa harus bekerja keras.

"Jadi Rp 200 triliun hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para Dirut Bank pusing mau nyalurkan ke mana," kata dia.

Dengan begini, perbankan akan terpaksa mencari cara untuk menyalurkan dana tersebut sebagai kredit. 

Hal ini agar bank mendapatkan keuntungan dari bunga kredit untuk membayar bunga deposito ke pemerintah atas penempatan dana tersebut. 

Alhasil karena likuiditas perbankan untuk kredit bertambah, maka bank akan berlomba memberikan bunga rendah untuk menarik debitur. 

Dari sisi masyarakat maupun pelaku usaha akan berbondong-bondong mengambil kredit di bank untuk ekspansi bisnis maupun berbelanja. 

Sehingga dari situ roda perekonomian akan berputar.

"Soal tambah (penempatan dana), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke Dirut Bank deh, pusing aduh dikasih duit banyak," kata Purbaya sembari tepok jidat.

Menkeu Purbaya Dituntut 

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang belum genap sepekan dilantik langsung menghadapi gugatan dari putri Presiden ke-2 RI, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto.

Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan Tutut teregister dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT. Gugatan didaftarkan pada 12 September 2025.

Keputusan yang digugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara tertanggal 17 Juli 2025, ketika Kemenkeu masih dipimpin Sri Mulyani.

Agenda pemeriksaan persiapan perkara dijadwalkan pada Selasa (23/9/2025) pukul 10.00 WIB.

PTUN belum menampilkan nama majelis hakim, panitera pengganti, maupun juru sita yang menangani kasus tersebut.

Tutut Soeharto diwakili kuasa hukumnya, Ibnu Setyo Hastomo, yang telah membayarkan uang panjar perkara sebesar Rp 900.000. 

Dari jumlah itu, pengadilan sudah menarik dana Rp205.000 untuk biaya pendaftaran, pemberkasan, dan panggilan sidang.

Sementara Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati dimana Serah Terima Jabatan (Sertijab) digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Beberapa hari setelahnya, Menkeu Purbaya kini harus menghadapi gugatan Tutut Soeharto.

Menurut Purbaya, dirinya merasa sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan.

"Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan," kata Purbaya.

"Saya merasa sangat hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara mengenai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menanggapi soal Purbaya Yudhi Sadewa digugat Tutut Soeharto anak Presiden ke 2 RI.

"Sampai semalam kita cek belum ada surat terkait hal tersebut ke Kemenkeu,” ujarnya ketika dikonfirmasi. Dikutip Wartakotalive.com

Jika melihat waktu pendaftaran perkara, gugatan diajukan setelah Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025), menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Namun, sejumlah pihak menilai gugatan ini berkaitan dengan keputusan yang diterbitkan saat Sri Mulyani masih menjabat.

Spekulasi yang berkembang menyebut Tutut menggugat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025.

Beleid tertanggal 17 Juli 2025 itu memuat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam rangka pengurusan piutang negara.

Namun, Deni belum bersedia mengonfirmasi kaitan gugatan tersebut dengan KMK 266. 

"Kami belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh sebelum surat gugatan resmi diterima,” katanya.

Sosok Tutut Soeharto 

Siti Hardijanti Rukmana, atau sering dikenal juga dengan nama Mbak Tutut lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1949.

Mbak Tutut adalah putri sulung mantan Presiden Soeharto.

Ia menikah dengan Indra Rukmana dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Dandy Nugroho Hendro Maryanto (Dandy), Danty Indriastuti Purnamasari (Danty), Danny Bimo Hendro Utomo (Danny), dan Danvy Sekartaji Indri Haryanti Rukmana (Sekar).

Pada era 80-an, ia pernah mempelopori terbentuknya Kirab Remaja yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air di kalangan remaja. 

Dia juga memperkenalkan suatu organisasi berbasis agama seperti Rohani Islam atau ROHIS sebagai wadah organisasi yang mencetak generasi yang beriman pada tahun 80-an.

Selama masa orde baru,Mbak Tutut juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan VII yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir.

Sebelumnya,ia pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI Fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. 

Namun, setelah orde baru tumbang, Mbak Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. 

Baru pada Pemilu 2004 dia kembali tampil menjadi calon presiden dan juru kampanye Partai Karya Peduli Bangsa. 

Partai ini didukung oleh mantan pejabat-pejabat Orde Baru yang dikenal sangat dekat dengan Soeharto, seperti Jenderal (Purn.) R. Hartono.

Masuk Terkaya di Indonesia

Dikutip dari Tribun Jambi, pada tahun 2019, perempuan yang identik dengan jilbab dan cara bicaranya yang halus ini masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia.

Mbak Tutut menduduki posisi 130.

Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai US$ 205 juta atau setara dengan Rp 2,9 triliun.

Kekayaan Mbak Tutut berasal dari PT Citra Lamtoro Gung Persada yang bergerak dibidang proyek properti, pengelolaan jalan tol hingga investasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnewsbogor.com