Reaksi Bupati Jember Muhammad Fawait Dilaporkan Wakilnya ke KPK, Hanya Cengengesan

"Ini sebagai simbol bahwa Gus Fawait adalah bupati yang lahir dari seorang aktivis, dari desa, dibilang wong ndeso tidak apa-apa," lanjutnya.

Untuk itu, Gus Fawait mempertanyakan jika ada pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang menggunakan mobil lebih mewah dari bupati.

“Habis ini, masak iya, Sekda dan jajaran dinas mau pakai mobil lebih bagus dari saya. Kalau ada lebih bagus, godain dong,” tutur dia.

“Masak bupatinya Veloz, bawahannya terus yang lebih bagus, janganlah,” terang dia.

Diadukan ke KPK oleh Wakilnya Sendiri

Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, membuat pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dan tidak dilibatkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam pengambilan kebijakan.

Ada enam poin utama mengapa Djoko Susanto melayangkan aduan pada KPK yakni:

1. Inkonsistensi kebijakan terkait pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang dianggap tidak berdasar hukum.

2. Tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian yang berpotensi menurunkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Lemahnya independensi dan profesionalitas inspektorat.

4. Pengelolaan APBD yang tidak transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Tidak adanya pedoman pelaksanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan lelang.

5. Lemahnya sistem tata kelola aset daerah. Ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang di luar haknya menggunakan kendaraan Pemkab. 

6. Tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler Wakil Bupati.

Djoko Susanto juga mengirimkan surat aduan serupa kepada Kementerian dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

Ini patut jadi perhatian publik. Karena pejabat harus menjadi sosok contoh. Segala kebijakan yang dikeluarkan harus kompak dan tegas.

Jikalah ada hal yang justru jadi perpecahan, sebaiknya diselesaikan dengan bijak

Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com