Nasib Pemilik Program Xpose Uncezored yang Bikin Pesantren Lirboyo Murka, Dipecat Dirut Trans 7

Adapun tuntutan ini disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Pertama, Himasal mendesak DPR memeriksa pihak Trans7 terkait tayangan Xposed yang dianggap melecehkan Ponpes Lirboyo yang tayang pada Senin (13/10/2025) lalu.

"Kedua, KPI untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Xposed termasuk naskah, riset lapangan, serta proses editing, yang berpotensi mengandung pelecehan terhadap lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya pondok pesantren," kata Ketua Himasal Jawa Barat, Ubaidilah Harist, dikutip dari YouTube DPR RI.

Ketiga, KPI diminta membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Dalam pedoman tersebut, Himasal meminta KPI memberikan sanksi tegas bagi stasiun televisi yang melakukan pelanggaran norma etik dan norma penyiaran.

Keempat, KPI didesak untuk meninjau ulang regulasi penyiaran yang membahas soal ponpes, ulama, dan simbol keagamaan. 

Himasal menyebut hal itu demi memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam.

"Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi, guna menghindari bias dan distorsi saat menyiarkan atau memberitakan terkait pondok pesantren," kata Ubaidilah.

Ubaidilah mengungkapkan literasi tersebut diperlukan agar tidak ada labeling atau penandaan terhadap ponpes dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Dia membantah terkait narasi adanya perbudakan di ponpes yang dilakukan oleh kiai maupun ulama.

"Menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers," katanya dengan suara bergetar.

Keenam, KPI diminta untuk membuka ruang partisipasi bagi warga ponpes dalam proses revisi pedoman penyiaran terkait keagamaan.

Ketujuh, KPI didesak untuk menghentikan program Xposed yang ditayangkan oleh Trans7.

Adapun sebelum tuntutan itu disampaikan, KPI memang sudah mengumumkan pemberhentian program tersebut.

Kedelapan, Himasal mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan audit etik terhadap seluruh kru yang memproduksi konten untuk program Xposed.