Nasib Pemilik Program Xpose Uncezored yang Bikin Pesantren Lirboyo Murka, Dipecat Dirut Trans 7

"Kemudian, Komdigi RI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial," ujar Ubaidilah.

Kesembilan, Komdigi diharuskan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan unsur etika beragama dan kebudayaan dalam pendidikan di media sosial.

"Himasal meminta Komdigi RI berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk tim untuk mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi-televisi dan media sosial Xposed," tutur Ubaidilah.

Kesepuluh, Komdigi juga harus mendukung konten bernarasi positif terkait ponpes dan dakwah keagamaan yang bersinggungan dengan organisasi santri dan lembaga-lembaga pendidikan berlatar agama lainnya.

Tuntutan Khusus untuk Trans7, Minta Chairul Tanjung Minta Maaf

Ubaidilah juga menyampaikan tuntutan khusus bagi Trans Corp dan Trans7 imbas konten yang dinilai melecehkan Ponpes Lirboyo.

Pertama, Trans Corp dan Trans7 didesak untuk meminta maaf secara terbuka dan resmi ke publik imbas konten di Xposed.

Namun, permintaan maaf itu harus dilakukan oleh pemikik Trans Corp, Chairul Tanjung.

"Dan itu (permintaan maaf) dimohon untuk ditayangkan terbuka bukan melalui rekaman dan disebarkan di media sosial."

"Informasi terakhir bahwa Pak Chairul Tanjung juga berkenan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren," ujarnya.

Kedua, konten Xposed Uncensored yang dianggap mengandung pelecehan terhadap ponpes agar dihapus dari seluruh platform.

Ketiga, manajemen Trans7 didesak untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi hingga penanggungjawab program demi menghindari pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang.

"Keempat, Trans7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan," katanya.

Kelima, Trans7 dituntut untuk memproduksi konten bergenre dokumenter yang berisi nilai-nilai positif di dalam ponpes sebagai pusat modernisasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa. 

"Trans7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan akan nilai-nilai lokal atau wisdom," tuturnya.