500 Aktivis Menolak Keras Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ingatkan Maraknya Korupsi dan Nepotisme 

Ringkasan Berita:

• Presiden Soeharto resmi mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional 
• Pemberian gelar Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mendapat penolak keras dari berbagai pihak 
• Alasan penolakan Soeharto sebagai Pahlawan nasional lantaran maraknya soal korupsi dan nepotisme di era kepemimpinannya 

TRIBUNBENGKULU.COM - Presiden Soeharto yang mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional rupanya mendapat penolakan yang keras dari berbagai pihak. 

Alasan utama penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah kala itu alias era kepemimpinan Soeharto maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Sebagai informasi Kolusi adalah kerja sama rahasia atau permufakatan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan tidak terpuji, sedangkan nepotisme adalah kecenderungan menguntungkan keluarga atau kroni dengan memberikan jabatan atau posisi tanpa mengindahkan kompetensi. 

Kedua praktik ini termasuk dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. 

Karena alasan utama itulah Soeharto ditolak mentah-mentah sebagai Pahlawan Nasional. 

"Ini bukanlah presiden (Soeharto) yang baik serta dapat menyebabkan adanya pembelokan sejarah yang dilakukan secara nyata," ujar Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Praswad Nugraha.

Menurut Praswad, pemerintah seharusnya belajar dari sejarah dan membaca penolakan masif yang selama ini muncul terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto.

"Tindakan para oknum di pemerintahan yang berupaya menyenangkan presiden tanpa memberikan pertimbangan resiko kekecewaan publik menjadi persoalan yang berpotensi melahirkan kebijakan yang koruptif dan tidak partisipatif," katanya.

Disisi lain, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus juga secara tegas menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Saya ini orang yang paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, dikutip dari NU Online.

Penolakan Gus Mus bukan tanpa alasan.

Ia mengungkapkan bahwa selama masa Orde Baru, banyak ulama pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) mengalami perlakuan tidak adil.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkap Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah.

Ia juga mengenang bagaimana Kiai Sahal Mahfudh pernah didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai.

“Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” imbuhnya.

Menurut Gus Mus, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, namun keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU periode 2014–2015 itu.

Ia menilai, jika ada warga NU yang mendukung Soeharto sebagai pahlawan, itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah kelam masa Orde Baru.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu.

Gus Mus mengingatkan bahwa banyak tragedi menimpa kiai, santri, dan warga NU selama Orde Baru.

Salah satunya terjadi saat Pemilu 1971 di Losarang, Indramayu—basis kuat Partai NU—di mana warga mengalami intimidasi, teror, hingga perlakuan sadis.

Kini tercatat sebanyak 500 aktivis dan akademisi telah menyatakan penolakan soal Presiden Soeharto yang diberi gelar pahlawan nasional tersebut. 

Mereka adalah korban penyintas tragedi 1965, Bedjo Untung hingga 468 tokoh.  

Namun sayangnya,  Soeharto resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional saat Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025, Istana Negara, (10/11/2025).

Adapun Presiden Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasioanal di bidang perjuangan karena dinilai ia menonjol semasa kemerdekaan, sebagai Wakil Komandan BKL Yogyakarta, ia memimpin pelucurtan senjata di Jepang Kota Baru 1945.

Selain Soeharto, berikut deretan nama yang mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. 

Berikut 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional:

1. Abdurrahman Wahid 

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Republik Indonesia (RI) ke-4 menerima gelar Pahlawan Nasional, yakni sebagai tokoh dari provinsi Jawa Timur, Pahlawan nasional bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam.

2. Soeharto

Soeharto, Presiden ke-2 RI merupakan tokoh dari Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional bidang perjuangan bersenjata dan politik.

3. Marsinah

Tokoh Jawa Timur, Pahlawan NAsional Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan.

4. Mochtar Kusumaatmadja

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh dari Jawa Barat didapuk sebagai pahlawan dari bidang perjuangan hukum dan politik.

5. Rahmah Yunusiyah

Rahmah Yunusiyah tokoh dari provinsi Sumatera Barat, pahlawan nasional bidang perjuangan pendidikan Islam.

6. Sarwo Edhie Wibowo

Jenderal TNI purnawirawan Sarwo Edhie Wibowo tokoh provinsi Jawa Tengah, jadi pahlawan nasional bidang perjuangan bersenjata.

7. Sultan Muhammad Salahuddin 

Sultan Muhammad Salahuddin tokoh dari Provinsi NTB pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi.

8.  Syaikhona Muhammad Kholil

 Syaikhona Muhammad Kholil tokoh Jawa Timur pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam.

9. Tuan Rondahaim Saragih

Rondahaim Saragih Garingging atau Tuan Rondahaim Saragih Garingging tokoh dari Sumatera Utara, pahlawan bidang perjuangan bersenjata.

10. Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin Syah tokoh dari Maluku Utara pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com