Bupati Seluma Soroti Perusahaan Bandel, PAD Terancam Bocor

Ringkasan Berita:

1. Bupati Seluma menyoroti perusahaan tidak tertib perizinan yang berpotensi sebabkan kebocoran PAD.
2. Langkah dilakukan sebagai respons efisiensi anggaran dan rencana UU HKPD mulai 2027.
3. Fokus pada penguatan OPD, penertiban izin perusahaan, dan pencegahan kebocoran PAD.
4. OPD diminta memetakan perusahaan melanggar, dengan pendekatan persuasif hingga sanksi.
5. Bupati menekankan pengawasan internal dan meminta pelaku usaha kooperatif soal perizinan.

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA – Bupati Seluma, Teddy Rahman, menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak tertib perizinan di wilayahnya karena dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah segera menyiapkan langkah penertiban dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan.

Langkah tersebut merupakan salah satu respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan rencana penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) mulai 2027 mendatang.

Langkah tersebut difokuskan pada penguatan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD, penertiban perizinan perusahaan, hingga pencegahan kebocoran pendapatan daerah.

“PAD harus kita tingkatkan. Ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Teddy Rahman, dikonfirmasi Sabtu (18/4/2026).

Respons Kebijakan dan Fokus PAD

Bupati menegaskan bahwa penguatan OPD akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga optimalisasi kinerja dalam menggali potensi pendapatan.

Menurutnya, selain memaksimalkan sumber PAD yang sudah ada, pemerintah daerah juga akan mengidentifikasi dan menggarap potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap secara optimal.

“Kita akan maksimalkan semua potensi yang ada, sekaligus mencari sumber-sumber baru PAD yang bisa dikembangkan,” kata Teddy.

Penertiban Perizinan Perusahaan

Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah penertiban perizinan perusahaan.

Bupati menyebut bahwa masih terdapat perusahaan yang diduga tidak tertib administrasi dan berupaya menghindari kewajiban terhadap pemerintah daerah.

“Kalau perusahaan tidak tertib perizinan, tentu berdampak pada PAD. Ini yang akan kita evaluasi dan tertibkan,” tegasnya.

Teddy menginstruksikan OPD terkait untuk segera melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan perizinan.