Bupati Minta PPPK di Seluma Tak Panik Soal Ancaman PHK Massal Imbas UU HKPD

Beberapa opsi yang akan dikaji di antaranya penyesuaian belanja pegawai, efisiensi anggaran, hingga pengaturan kembali komponen tunjangan agar tidak membebani keuangan daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi agar keseimbangan fiskal daerah tetap terjaga tanpa menimbulkan dampak sosial yang besar.

“Kita bersama TAPD akan mencari formula yang tepat agar penyesuaian ini bisa dilakukan tanpa merugikan pegawai,” ujarnya. 

Dengan adanya kebijakan HKPD ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih optimal.

"Kami akan tetap berupaya memperhatikan kesejahteraan ASN sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walau nantinya Undang-Undang HKPD kita berlakukan," sampai Teddy Rahman.