Pajak 300 Komoditi di Bengkulu Bakal Naik, Begini Penjabaran Kepala BI Perwakilan Bengkulu

Dalam waktu dekat harmonisasi pedoman perpajakan akan mulai diterapkan. Pemerintah akan memungut pajak pada 600 lebih komoditi yang ada di Indonesia.

Penulis: Beta Misutra | Editor: Yunike Karolina
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Kepala BI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Joni Marsius saat diwawancarai, Selasa (29/3/2022) 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Dalam waktu dekat harmonisasi pedoman perpajakan akan mulai diterapkan. Di mana pemerintah akan memungut pajak pada 600 lebih komoditi yang ada di Indonesia.

Dikatakan Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Joni Marsius menyatakan, dalam hitungan Bank Indonesia di Bengkulu akan ada sekitar 300 komoditi yang akan terdampak harmonisasi pedoman perpajakan ini.

"Artinya komoditi-komoditi ini akan naik pajaknya itu dari 10 hingga 11 persen," kata Joni.

Bank Indonesia sendiri telah melakukan simulasi jika nanti kenaikan pajak untuk komoditi ini sudah mulai diterapkan, dimana secara nasional dampaknya inflasi akan naik sampai 1,8 persen. Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu sendiri angka inflasinya bisa naik sampai 1,2 persen.

"Apalagi ada hantaman inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN), itu biasanya akan menaikkan Inflasi kita secara tahunan itu 0,41 persen," ungkap Joni.

Bukan hanya itu, bahkan komoditi minyak goreng yang saat ini masih mengalami gejolak, mampu menyumbang angka 0,3 persen lebih mempengaruhi angka inflasi.

Sedangkan untuk angka inflasi di Provinsi Bengkulu sendiri hingga saat masih pada posisi nyamannya yakni 2,26 persen.

"Jadi coba saja bayangkan mulai dari adanya harmonisasi pedoman perpajakan tadi, ditambah HBKN ditambah lagi minyak goreng, itu kita sudah mau mendekati angka 4 persen," ujar Joni.

Namun terkait hal ini, Joni berharap agar arahan Gubernur Bengkulu kepada para OPD sebelumnya untuk memperbaiki komunikasi.

Termasuk juga kepada pemerintah daerah juga akan dapat menjadi salah satu penekan inflasi di Bengkulu.

"Untuk jangka pendek, kita ada temu dengan pihak Satgas ketahanan pangan untuk HKBN ini. Tapi kalau untuk Jangka panjang, ada kerjasama antar daerah yang bersifat bisnis to bisnis, yang mungkin kita fikir juga akan melibatkan BUMD dan BUMDes," jelas Joni.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyatakan sudah memberi beberapa instruksi untuk pengendalian inflasi terutama pada bahan kebutuhan pokok.

Salah satunya dengan meminta Bulog Divre Bengkulu memastikan ketersediaan an harga pangan yang terjangkau.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved