Intip Aksi Teatrikal Protes Tambang di Bengkulu: Pejabat Bungkam, Warga Sengsara

Laporan Reporter Tribun Bengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pejabat bungkam warga terdampak tambang di Provinsi Bengkulu dalam aksi teatrikal yang digelar Kanopi Bengkulu di Simpang 5 Ratu Samban Kota Bengkulu, Senin (21/11/2022).

Dalam aksi teatrikal ini terlihat ada 3 orang yang memerankan warga terdampak tambang, dan 2 orang berperan sebagai pejabat dan juga pemilik tambang.

Terlihat satu orang mengalami gatal-gatal akibat dampak pencemaran lingkungan, sedangkan dua orang lainnya tampak sengsara dengan membawa air yang keruh.

Air yang keruh tersebut tampak pura-pura diminum oleh pemeran warga terdampak tambang.

Adegan tersebut juga melambangkan kesengsaraan yang dialami warga akibat dampak pencemaran.

Selanjutnya warga mencoba untuk memprotes dampak akibat aktivitas tambang, kepada pejabat terkait.

Namun pejabat tersebut tampak membungkam warga tersebut dengan sejumlah uang.

Akan tetapi masyarakat tampak enggan menerima uang tersebut, karena menurut mereka satu-satunya solusi adalah menghentikan aktivitas tambang tersebut.

"Kami ingin menyampaikan bagaimana penderitaan rakyat yang dialami tidak hanya di Provinsi Bengkulu, ancaman terhadap batubara dan PLTU tadi, telah menghancurkan kesehatan rakyat," ungkap Ketua Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu, Ali Akbar, Senin (21/11/2022).

Selain itu di sisi lain aksi teatrikal juga dilakukan oleh 2 orang pemuda yang tampak sedang berolahraga menikmati udara yang segar.

Dua orang tersebut tampa senang dan asik bermain badminton, dengan wajah gembira tanpa ada beban sama sekali.

"Di sebelah lagi itu kami sedang mencerminkan, jika kita melakukan proses transisi energi, ini yang akan kita dapatkan. Jadi ada situasi yang lebih bahagia diterima rakyat ketika proses transisi energi ini dilakukan," ujar Ali.

Terkait dengan PLTU dan Batubara ini, menurut Ali solusinya saat ini sudah terlihat dari pemerintah yang akan mempensiunkan PLTU sesegera mungkin.

Program tersebut kabarnya akan mulai diberlakukan pada tahun 2030 mendatang.

"Komitmen ini kalau tidak dikawal, kita khawatir dia akan berpindah. Solusi sudah ditangkap oleh negara, tetapi kita perlu untuk mengawalnya," kata Ali.

Baca juga: Dihadiri Keluarga, Mantan Sekda Benteng Divonis 1 Tahun Penjara Denda Rp 50 Juta