Supervisi TP PKK Provinsi Bengkulu ke Mukomuko dan Bengkulu Utara Fokus Tekan Angka Stunting

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bengkulu terus melakukan supervisi 10 program pokok PKK di Kabupaten/kota tahun 2022.

Ketua TP PKK Provinsi Bengkulu Derta Rohidin menyampaikan menekan angka stunting, menjadi salah satu fokus PKK. Untuk itu itu, pihaknya juga meninjau langsung ke kabupaten kota. 

Kali ini Tim PKK Provinsi Bengkulu, menyambangi Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko.

Baca juga: TP PKK Provinsi Bengkulu Dukung UMKM Lokal dan Masyarakat Bebas Stunting di Rejang Lebong

"TP PKK memiliki peran penting dalam penanganan stunting, oleh sebab itu setiap kader diminta terus aktif mengawal masalah ini. Sebab stunting merupakan isu nasional yang harus segera dituntaskan TP PKK," jelas Derta usai memberikan supervisi kepada Kader PKK di Kabupaten Mukomuko.

Derta menjelaskan supervisi adalah upaya meninjau sejauh mana program pokok PKK berjalan di setiap Kabupaten/kota.

Selain itu, untuk mengevaluasi dan mengetahui permasalahan maupun kendala dalam pelaksanaan program PKK di kabupaten sampai tingkat desa dan dasawisma. 

Tim PKK Provinsi Bengkulu, menyambangi Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko pada 26 hingga 27 Oktober 2022 lalu. (MC Pemprov Bengkulu)

"Program kerja masing-masing pokja mulai dari I, II, III, dan IV harus sinkron dan selaras dengan TP PKK pusat, " imbuhnya. 

Kemudian, para kader TP PKK perlu dibekali sehingga tercipta tertib administrasi serta data yang ada di desa, kecamatan maupun kabupaten harus saling sinkron dan jelas sumbernya.

Hal ini agar visi misi PKK dalam mendukung program pemerintah dapat tercapai secara maksimal. 

"Begitupun, data yang disampaikan harus benar-benar kondisi riil agar dapat menjadi acuan dan dasar dalam perencanaan program PKK ke depan," jelas Derta.

Baca juga: Ribuan Berkas Penting Milik Pendamping Desa Bengkulu Selatan Hangus Terbakar, Kerja Terhambat

Sementara itu, terkait program kerja PKK di kabupaten, kecamatan, desa hendaknya mendapatkan dukungan dari anggaran APBD masing-masing sesuai tingkatan. Hal ini guna memudahkan suksesnya kegiatan di masyarakat. 

Sehingga TP PKK tentunya perlu didukung dengan anggaran APBD jika di kabupaten, anggaran kecamatan jika di kecamatan, hingga PKK desa dan dasawisma melalui dana desa.