Cek Kendaraan Dinas Pemkab Bengkulu Selatan, BPK Temukan Randis tanpa Nopol dan STNK

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Ahmad Sendy Kurniawan Putra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu menyambangi Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Kehadiran BPK di Bumi Sekundang Setungguan sudah ada sejak akhir Januari dalam rangka melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan aset daerah. 

Terbaru, Kamis (9/3/2023) Tim Pengawas Perwakilan BPK RI mengumpulkan aset daerah berupa kendaraan dinas (randis) milik Pemkab Bengkulu Selatan.

Setidaknya, ada 495 total randis Pemkab Bengkulu Selatan yang diperiksa BPK.

Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Bengkulu Andi mengatakan, pemeriksaan aset daerah seperti randis ini merupakan agenda rutin setiap tahun oleh BPK RI.

Adapun, beberapa jenis pemeriksaan yang pihaknya lakukan mulai dari pencocokan nomor polisi (Nopol) masing-masing randis dengan nomor rangka mesin, serta pengecekan lainnya.

Dalam pemeriksaan ini, ada 10 OPD di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan randis-nya masing-masing.

"Ini agenda rutin. Ada 10 OPD yang kendaraan dinasnya kami periksa," ungkap Andi.

Hasil pemeriksaan sejumlah randis, ada beberapa temuan. Di antaranya, banyak randis jenis motor yang sudah tidak memiliki nopol.

Bahkan, ada pula beberapa randis yang tidak lagi memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sementara, alasan para pemilik kendaraan sebagian STNK randis tersebut hilang.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkulu Selatan Nuzmanto M Adil, ST melalui Kabid Aset Adin Khairoh, SH mengaku, sesuai petunjuk dari pihak BPK RI, ada 10 OPD yang diminta untuk mengumpulkan seluruh randis untuk dilakukan pemeriksaan rutin.

Masing-masing OPD rata-rata kendaraan yang diperiksa yakni motor dinas. Namun, ada pula beberapa OPD yang diminta untuk mengumpulkan randis jenis mobil.

"Kami hanya membantu pihak BPK melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan dians yang telah ditunjuk sebelumnya. Kalau masalah teknis semuanya ada di BPK RI," kata Adin Khairoh.