Alasan PWNU Jawa Barat Larang Anak-anak Masuk Ponpes Al-Zaytun, Imbas Kontroversi Panji Gumilang

"Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPW NasDem Jawa Barat Bidang Agama, Asep Saputra.

Asep mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Panji Gumilang dan Al-Zaytunnya.

Baca juga: Kontroversi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Pakar Nilai Panji Gumilang Alami Sindrom Megalomania

Pasalnya, kata Asep, pernyataan-pernyataan Panji Gumilang selalu menghadirkan kontroversi dalam segala hal, mulai kontroversi ajaran di Al-Zaytun yang berlawanan dengan ajaran Islam sudah bersifat provokatif, dan itu bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Negara wajib hadir dalam kasus ini. Kementerian Agama RI harus menyikapi provokasi-provokasi pimpinan Al-Zaytun," ujarnya, kemarin.

Ketegasan pemerintah, lanjutnya, sangat diperlukan dalam upaya mencegah konflik yang mungkin terjadi. Asep mengatakan, eskalasi konflik soal Al-Zaytun ini bisa membesar kapan saja.

"Ini mesti dicegah pemerintah." ungkapnya lagi.

Ratusan Kiai Berdatangan ke Gedung Sate, Bahas Soal Ponpes Al Zaytun

Terbaru, saat ini ratusan kiai dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) dikumpulkan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).

Para alim ulama ini datang ke Gedung Sate untuk memenuhi undangan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas polemik Pondok Pesantren Mahad Al-Zaytun di Indramayu.

Adapun agenda pertemuan itu dimulai pukul 09.00 WIB di ruang Papandayan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar menyatakan belum dapat membuat keputusan apapun terkait Al-Zaytun sebelum ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al-Zaytun.

"Saya berada di dalam keadaan yang belum bisa membuat keputusan pemerintah Provinsi, sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada Senin nanti," ujar Uu pada Jumat (16/6).

"Jadi, minimal saya akan mengundang 300 kiai di situ ada ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren, karena tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk MUI atau ormas," ucapnya.

Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan masa ke Al-Zaytun.

"Jadi, hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah, insyaallah pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma yang ada," katanya.