Alasan PWNU Jawa Barat Larang Anak-anak Masuk Ponpes Al-Zaytun, Imbas Kontroversi Panji Gumilang

TRIBUNBENGKULU.COM - Alasan PWNU Jawa Barat tak anjurkan anak-anak masuk ke Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang.

Seperti yang diketahui, belakangan Ponpes Al Zaytun jadi sorotan lantaran sederet kontroversi yang dilakukan pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang.

Hal tersebut membuat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat mengeluarkan pernyataan tegas terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu tersebut.

Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad mengatakan, ponpes tersebut mengajarkan pelajaran yang menyimpang dari ajaran Islam.

Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah diputuskan Lembaga Bahtsul Masail (LBM), memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytuntidak dianjurkan.

Juhadi Mengatakan, sedikitnya ada tiga pertimbangan yang membuat PWNU tak menganjurkan untuk memondokkan anak di Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: Sikap Tegas PWNU Jabar Bahas Ponpes Al-Zaytun, Buntut Kontroversi Panji Gumilang

Pertama, memondokkan anak ke Ponpes Al-Zaytun sama halnya dengan membiarkan anak berada di lingkungan yang buruk.

Mengingat, banyak penyimpangan syariat dan tata cara beribadah yang dilakukan di ponpes pimpinan Syekh Panji Gumilang tersebut.

Mulai dari bercampurnya saf salat jemaah laki-laki dan perempuan, nyanyian lagu salam Yahudi, hingga menjalankan ibadah haji yang tidak harus pergi ke Makkah dan Madinah.

Alasan kedua, ujar Juhadi, memondokkan anak di Ponpes Al Zaytun tak dianjurkan karena sama halnya dengan memilihkan guru yang salah untuk anak.

Ketiga, memondokkan anak ke Al Zaytun tak dianjurkan karena hal itu sama saja dengan membiarkan jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang ini menjadi tambah banyak.

"Kewajiban orang tua adalah harus memilihkan pesantren yang baik dan masyhur kompetisinya di bidang agama," ujar Juhadi,seperti yang dikutip TribunBengkulu.com dari TribunJabar, Senin (19/6/2023).

Ia juga memastikan, PWNU Jabar akan ikut hadir dalam pertemuan bersama ratusan kiai di Gedung Sate, Kota Bandung, yang diinisiasi oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas Al-Zaytun, Senin (19/6) ini.

Dalam pertemuan nanti, ujar Juhadi, pihaknya akan tegas menyikapi persoalan Al-Zaytun ini.

PWNU meminta aparat dan pemerintah bisa bersikap tegas menyikapi Al-Zaytun, Ini sekaligus untuk mencegah terjadinya gejolak di tengah masyarakat dan keutuhan NKRI.

"Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPW NasDem Jawa Barat Bidang Agama, Asep Saputra.

Asep mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Panji Gumilang dan Al-Zaytunnya.

Baca juga: Kontroversi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Pakar Nilai Panji Gumilang Alami Sindrom Megalomania

Pasalnya, kata Asep, pernyataan-pernyataan Panji Gumilang selalu menghadirkan kontroversi dalam segala hal, mulai kontroversi ajaran di Al-Zaytun yang berlawanan dengan ajaran Islam sudah bersifat provokatif, dan itu bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Negara wajib hadir dalam kasus ini. Kementerian Agama RI harus menyikapi provokasi-provokasi pimpinan Al-Zaytun," ujarnya, kemarin.

Ketegasan pemerintah, lanjutnya, sangat diperlukan dalam upaya mencegah konflik yang mungkin terjadi. Asep mengatakan, eskalasi konflik soal Al-Zaytun ini bisa membesar kapan saja.

"Ini mesti dicegah pemerintah." ungkapnya lagi.

Ratusan Kiai Berdatangan ke Gedung Sate, Bahas Soal Ponpes Al Zaytun

Terbaru, saat ini ratusan kiai dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) dikumpulkan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).

Para alim ulama ini datang ke Gedung Sate untuk memenuhi undangan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas polemik Pondok Pesantren Mahad Al-Zaytun di Indramayu.

Adapun agenda pertemuan itu dimulai pukul 09.00 WIB di ruang Papandayan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar menyatakan belum dapat membuat keputusan apapun terkait Al-Zaytun sebelum ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al-Zaytun.

"Saya berada di dalam keadaan yang belum bisa membuat keputusan pemerintah Provinsi, sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada Senin nanti," ujar Uu pada Jumat (16/6).

"Jadi, minimal saya akan mengundang 300 kiai di situ ada ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren, karena tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk MUI atau ormas," ucapnya.

Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan masa ke Al-Zaytun.

"Jadi, hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah, insyaallah pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma yang ada," katanya.