Serapan APBD Bengkulu Tengah 2023 Tertinggi se Indonesia, Sekda Sebut Bukan Hal Luar Biasa

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi yang paling tinggi dalam hal realisasi belanja APBD Kabupaten Tahun 2023 se Indonesia. 

Mengalahkan 415 Kabupaten/Kota lainnya, realisasi belanja APBD Bengkulu Tengah mencapai 40,94 persen per 23 Juni 2023.

Data tersebut disampaikan langsung Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) nasional pada Senin (26/6/2023) secara daring. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto mengungkapkan hal tersebut bukan lah suatu hal yang luar biasa. 

"Realisasi belanja APBD kita disampaikan olah Kemendagri tadi memang yang paling tinggi, tapi itu bukan hal yang luar biasa, atau suatu keanehan, tapi kita tetap apresiasi seluruh kinerja ASN kita," ujar Rachmat. 

Menurut Rachmat, memasuki Bulan Juni ini, seharusnya realisasi belanja APBD itu sudah berada diangka 50 persen, sehingga dengan angka 40,94 persen tersebut bukan lah suatu capaian yang luar biasa. 

"Sekarang kan sudah TW II nih, target kita sebenarnya 50 persen, tetapi ini baru 40,94 persen, artinya kita masih di bawah target dan itu harus kita perbaiki," jelas Rachmat.

Meski begitu, Rachmat mengakui bahwa kinerja Pemkab Bengkulu Tengah saat ini sudah di jalur yang benar dan realisasi anggaran sudah sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. 

"Realisasi belanja kita itu tinggi karena proses lelang kita lakukan di Desember 2022, sehingga pada Januari kita sudah teken kontrak, sehingga pada Juni ini sudah ada pekerjaan yang sudah selesai," kata Rachmat. 

Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rachmat berpesan untuk segera membelanjakan anggaran sesuai dengan DPA-nya masing-masing. 

"Kalau saya lihat, rata-rata belanja OPD ini sudah cukup baik, hanya beberapa saja yang belanjanya masih rendah," ungkap Rachmat.

Baca juga: Meski Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Kades Tetap Bisa Dipecat Jika Melanggar Hal Ini