OM SPAN Masih Gangguan, Ketua Apdesi Bengkulu Tengah: Kegiatan Desa Terganggu

Ringkasan Berita:

• Gangguan pada aplikasi OM SPAN milik kemenku berdampak pada proses pencairan Dana Desa (DD) tahap II di Bengkulu Tengah
• Ketua Apdesi Bengkulu Tengah Mulyantoni berharap pemerintah pusat segera memperbaiki sistem OM SPAN

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Gangguan pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berlanjut.

Dampaknya pada proses pencairan Dana Desa (DD) Tahap II di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bengkulu Tengah, Mulyantoni, menyebut kondisi tersebut telah menghambat aktivitas dan pelaksanaan program di tingkat desa.

“Omspan masih gangguan. Kondisi ini sangat mengganggu kegiatan desa,” ujar Mulyantoni, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Bengkulu Tengah, melainkan menjadi kendala nasional karena sistem OM SPAN digunakan secara terpusat di seluruh Indonesia.

“Karena permasalahan ini terjadi se-Indonesia, ya apa boleh buat. Kalau memang akhir tahun ini baru bisa cair, tentu akan kami kejar,” tambahnya.

Mulyantoni menegaskan, meski ada keterlambatan pencairan, pemerintah desa tetap berkomitmen untuk menyelesaikan program yang sudah direncanakan agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

“Kalau bisa jangan silpa, kawan-kawan di desa harus bisa mengejar itu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 10–15 persen Dana Desa Tahap II belum bisa dicairkan akibat kendala sistem tersebut.

Sementara sisanya telah digunakan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I dan dana earmark (program prioritas nasional).

“Yang belum cair sekitar 10 sampai 15 persen dari DD Tahap II. Sisanya sudah dikerjakan lewat Dana Desa Tahap I dan earmark. Pekerjaan yang tersisa juga tinggal sedikit lagi,” jelasnya.

Mulyantoni berharap pemerintah pusat segera memperbaiki sistem OM SPAN, agar seluruh desa bisa menyelesaikan program tepat waktu tanpa menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja kepala desa.

“Kalau memang terjadi silpa, jangan langsung menyebut kinerja kepala desa tidak bagus. Harus dilihat juga apakah karena sistem yang terlambat atau bukan,” kata Mulyantoni.

Baca juga: Aplikasi OM SPAN Gangguan, 142 Desa di Bengkulu Tengah Terlambat Cairkan Dana Desa Tahap II