Reaksi Ganjar Pranowo Soal Heboh Aksi Pencopotan Baliho Oleh Dandim: Kalau Melanggar, Harus Ikhlas

Padahal, menurut Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, pencopotan itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Yudo pun menjelaskan baliho tersebut awalnya terpasang di lahan Makodim 1013 Mtw, Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Baliho tidak dicopot secara paksa karena disaksikan banyak pihak.

"Jadi dilepas disaksikan oleh mereka, nek dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada," lanjutnya.

Kronologi dan Penjelasan TNI

Terkait pencopotan baliho yang ramai diperbincangkan, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan kronologi hingga alasan mengapa baliho tersebut dilepaskan.

Diceritakannya, sekira pukul 09.49 WIB Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat WA (WhatApp) dari Ahmad Gunadi (putra Bupati Barito Utara) tentang permohonan izin memasang banner atau baliho kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Muara Teweh dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.

Ketika Edi melihat kiriman foto tersebut, dirinya baru menyadari adanya kejanggalan yaitu adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang juga berada di lahan Makodim 1013.

Saat itu, Julius mengatakan jika Edi memerintahkan anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo yang berada di lahan Makodim 1013/Mtw.

Dalam kesempatan itu, Julis mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan “Netralitas TNI pada Pemilu 2024”.

Salah satu wujud netralitas TNI tersebut diantaramya tidak meberikan fasilitas temapat maupun sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

"Jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada Prajurit TNI untuk selalu berkomitmen netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar tahun 2024," ujra Julius dikutip dari TribunKaletng, Senini (17/7/2023).

Lebih lanjut, ia mengatakan jika ada 5 penekanan Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan keluarganya pada pemilu 2024.

Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kemudian yang kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye.