Berita Bengkulu Tengah

Pemkab Usulkan Perbaikan Jembatan Penanding Bengkulu Tengah ke BNPB dan Kementerian PUPR

Perbaikan Jembatan Penanding Bengkulu Tengah Diusulkan ke BNPB dan Kementerian PUPR

Penulis: Suryadi Jaya | Editor: Hendrik Budiman
Suryadi Jaya/TribunBengkulu.com
Warga Desa Penanding harus membuat jembatan manual dari bambu, untuk menyebrangi hasil panen, Selasa (17/10/2023). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah terus mencari cara agar perbaikan jembatan yang berada di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu segera dilakukan. 

Jembatan sepanjang 60 meter tersebut hanyut dan rusak setelah dihantam banjir bandang pada tahun 2021 lalu. 

Namun, hingga saat ini jembatan yang merupakan akses satu-satunya masyarakat menuju area perkebunan tak kunjung diperbaiki. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan jembatan tersebut ke pemerintah pusat. 

Tidak hanya satu instansi, pengusulan tersebut bahkan dilakukan di dua instansi yakni di Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan di Kementerian PUPR. 

Baca juga: Warga Bengkulu Tengah Temukan Motor Diduga Hasil Curian, Kini Diamankan Polisi

"Awalnya, karena kerusakan ini disebabkan oleh bencana banjir, kita usulkan ke BNPB untuk diperbaiki, namun hingga saat ini masih berproses," ujar Rachmat, Selasa (17/10/2023). 

Selang beberapa waktu, karena proses di BNPB belum membuahkan hasil, Pemkab Bengkulu Tengah pun mengusulkan perbaikan jembatan tersebut ke Kementerian PUPR. 

"Baru-baru ini saya bersama Pj Bupati, ke Jakarta dan bertemu dengan pihak Kementerian PUPR, kota usulkan juga perbaikan jembatan Penanding tersebut," ungkapnya. 

Menurut Sekda, hal tersebut merupakan bentuk upaya Pemkab Bengkulu Tengah dalam mengupayakan perbaikan infrastruktur di Bengkulu Tengah dengan berbagai cara. 

"Kenapa kita ngotot mengusulkan perbaikan jembatan Penanding dengan anggaran pusat, soalnya APBD kita belum mampu memperbaiki jembatan tersebut secara mandiri, APBD kita kecil," kata Rachmat. 

Apalagi saat ini memasuki masa Pilkada yang cukup menyita keuangan daerah. 

"Apapun kita upayakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari mana pun anggaran, asal bisa diperbaiki, itu sudah cukup," ujar Rachmat. 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved