Curhat Ratusan Guru Honorer Bengkulu yang Tak Terakomodir di Rekrutmen PPPK 2023

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sekitar 300 orang guru honorer mendatangi kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Rabu (27/12/2023).

Kedatangan guru honorer bertujuan untuk curhat akan kejelasan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Pasalnya, pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu 2023 ini belum terakomodir. 

"Perjuangan yang kami lakukan dari tahun lalu. kami forum guru antara guru p1, p2 p3 p4 atau guru lulus pasing grade kemaren. Nah jadi harapan kami bagi kawan-kawan yang belum diakomodir tahun 2023 untuk 2024 bisa diangkat menjadi ASN PPPK," kata Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta Nusantara Se-Provinsi Bengkulu Ellya Oktarina usai audiensi di Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (27/12/2023). 

Ia menjelaskan pihaknya juga sudah beraudiensi ke Pemerintahan Pusat. Terutama terkait masalah pengajian honorer di dalam PMK 110 tahun 2023. 

"Sebenarnya kami memperjuangkan formasi untuk kawan-kawan yang belum diakomodir," ungkap Eliya. 

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan pihaknya menyambut baik akan curhatan 300 orang dari Forum Guru Proritas Pertama Negeri Dan Swasta Nusantara Se-Provinsi Bengkulu ini. 

Ia menjelaskan para guru honorer ini menyampaikan sejumlah keluhan. Misalnya, mereka tetap meminta agar pemda Provinsi Bengkulu untuk mengusulkan formasi PPPK untuk tahun 2024. 

"Kedua, terkait perlakuan yang sama antara guru SLB dengan guru umum. Ketiga, terkait salah satu kasus penerimaan PPPK tahun ini atas nama ibu Erni, yang pemberkasannya tertinggal 1 akibat komunikasi yang kurang baik dengan pemerintah kota, melalui Dikbud," beber Edwar. 

Dijelaskan Edwar, terkait dengan permintaan forum guru ini mengenai pembukaan PPPK tahun 2024 pihaknya pun memastikan akan ikut mengawasi, agar hal tersebut bisa terealisasikan. 

"Itu saya kira sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Kita akan mengawal apakah itu terlaksana atau tidak. Maka kita akan motivasi dulu untuk mengusulkan formasi PPPK di 2024. Itu tidak akan berdampak dengan keuangan daerah, karena itu sudah diploting oleh pemerintah pusat. Karena anggarannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat," jelas Politisi PDI-P ini. 

Apalagi jika melihat formasi PPPK tahun 2023 ini, yang hanya mengakomodir 748 formasi PPPK usulan disetujui KEMENPAN-RB.

Dengan formasi tenaga pendidik atau guru, yakni sebanyak 631 formasi. Sementara untuk formasi tenaga kesehatan 109 orang, dan tenaga teknis lainnya dalam hal ini penyuluh pertanian sebanyak 8 orang.

"Kita hanya mengajukan ke pemerintah pusat. Kalau formasi tahun ini belum bisa mengakomodir. Hanya ada 600-an sementara guru-guru banyak yang blm terakomodir. Harapan kita di 2024 bisa terakomodir, hanya saja bergantung dari pemda provinsi mengakomodir atau tidak. Karena aturannya sudah jelas, dari pemda yang mengajukan formasi untuk PPPK," ujar Edwar.