Curhat Honorer ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Kecewa Usulan PPPK Hanya 500 Kuota

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Honorer atau Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu kembali mendatangi Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/3/2023).

Kali ini PTT curhat akan kekecewaan mereka mengenai jumlah usulan pengusulan formasi untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, yang dinilai terlalu sedikit. 

"Kita tadi pertanyaan tindaklanjut dari audensi sebelumnya pada 9 Januari lalu karena pemda hanya mengusulkan kuota hanya 500. Sementara honorer itukan ada 4000 lebih, juga formasi itu masih di dominasi guru dan tenaga teknis," kata Ketua Korum PTT Provinsi Bengkulu Eflin Suryadi. 

Ia menjelaskan dari data sementara ini, untuk jumlah PTT SMA, SMK, SLB ada sekitar 1500 lebih.

Sementara jika kuota PPPK tahun 2024 ini hanya 500 kuota, maka kecil kemungkinan aspirasi mereka bisa diakomodir. 

"Di situ kekecewaan kita, sebenarnya kita minta agar pemerintah kita mengusulkan lebih banyak, sesuai kebutuhan kita," jelas Eflin. 

Pihaknya berharap agar permohonan para PTT tenaga administrasi sekolah ini bisa didengar para pengambil kebijakan. Agar bisa dicarikan solusi akan persoalan ini. 

"Untuk merespon apa yang kami keluhkan, sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Memang penyampaian dari pemda ini dirasa memang minim. Jadi kita tetap mengawal PTT terutama yang usia lanjut, dan mengabdinya sudah lama agar diprioritaskan untuk tes PPPK," beber Eflin. 

Aspirasi dari Forum PTT ini langsung didengar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi.

Ia pun berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, terutama kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. 

"Mereka mempertanyakan Terkait dengan formasi yang diusulkan gubernur ke Kemenpan RB. Kurang lebih sekitar 500-an formasi, kalau itu diajukan, mereka menilai bahwa itu tidak cukup. Karena untuk PTT saja jumlahnya hampir 4 ribu. Khususnya administrasi sekolah itu jumlah sampai 1700, itu yang mereka keluhkan," ujar Edwar.