Berita DPRD Provinsi Bengkulu

Gubernur Bengkulu Sampaikan LKPJ 2023, Ini Sejumlah Catatan Anggota DPRD

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu memberikan catatan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Bengkulu Tahun 2023.

|
Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
HO TribunBengkulu.com
Foto bersama usai pelaksanaan paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2023, Selasa (5/3/2024). 

Gubernur Bengkulu Sampaikan LKPJ 2023, Ini Sejumlah Catatan Anggota DPRD

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu memberikan catatan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Bengkulu Tahun 2023.

Hal ini diketahui, usai pelaksanaan paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2023, Selasa (5/3/2024).

Salah satunya dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, yang menyayangkan dalam LKPj, tidak menyinggung 18 program prioritas dan 68 program unggulan.

Padahal program tersebut merupakan visi dan misi Gubernur dan Wagub Bengkulu yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Seperti program stadion mini, pendidikan gratis, sambungan lisrik gratis, LPG 3 Kg dan lainnya. Itu sama sekali tidak disinggung," jelas Edwar.

Paripurna DPRD LKPJ
Suasana paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2023, Selasa (5/3/2024).

Dalam penyampaian LKPJ, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memaparkan sejumlah keberhasilan dan prestasi yang berhasil dicapai. Seperti pembangunan ruas jalan provinsi dari Pulau Baai menuju Pasar Ngalam Kabupaten Seluma.

Lalu ada pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah yang sejauh ini dalam tahap finalisasi.

"InsyaAllah dalam tahun ini pembangunannya mulai berjalan," kata Rohidin. 

Selain itu juga ada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bengkulu Tengah (Benteng) Kota Bengkulu dan Seluma (Kobema). Lalu ada pembangunan lanjutan major project di Pulau Enggano.

Dimana kedua pembangunan ini dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Juga tentang pengembangan kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS). Dimana nantinya pengembangannya nanti melibatkan tiga Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

" LKPJ ini kita sampaikan karena sudah menjadi amanah dari regulasi yang ada," jelas Rohidin.

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved