Pondok Petani Diduga Dibakar Oknum Satpam Perkebunan Sawit, Wakil Bupati Mukomuko Angkat Bicara

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Wakil Bupati Mukomuko Wasri angkat bicara soal pondok petani di Kecamatan Malin Deman diduga dibakar oknum satpam perusahaan perkebunan sawit.

Pada Senin 18 Maret 2024 belasan pondok petani di Kecamatan Malin Deman tersebut diduga dibakar oleh oknum satpam perusahan sawit PT DDP.

Wasri mengatakan, permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak sebaiknya diselesaikan dengan baik.

“Apapun persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak itu, sebaiknya diselesaikan secara baik, jangan dengan kekerasan,” ungkap Wasri saat diwawancara, Sabtu (23/3/2024).

Wasri juga mengatakan, terkait lahan tersebut, yang mungkin milik masyarakat atapun PT DDP harus dapat saling menghormati.

Menghormati dalam artian, lanjut Wasri bagaimana antara kedua belah pihak ini, dapat menghormati secara aturan yang ada.

“Kalau lahan itu milik PT DDP, masyarakat dengan legowo (Ikhlas dan sabar, red) jangan sampai ada korban. Kami juga berharap untuk saling menghormati dan menghargai, termasuk dari pihak perusahan dan masyarakat, bagaimana menyelesaikan masalah ini,” jelas Wasri.

Baca juga: Kesaksian Udin, 16 Pondok Petani Dibakar Oknum Satpam Perusahaan Sawit di Mukomuko

Respon DPRD Provinsi Bengkulu

Kebakaran pondok petani ikut mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu Renjes Zaetheddy

Renjes mengaku memang tidak mengetahui secara pasti perihal kronologi kejadian pondok petani yang terbakar tersebut.

“Saya belum tahu bagaimana kebakaran itu terjadi, karena kita tak bisa menduga-duga dalam hal ini,” ungkap Renjes saat diwawancara.

Menurut Renjes masalah tersebut, disebabkan oleh polemik lahan yang terjadi di sana. Polemik lahan tersebut, adanya saling klaim antara pihak perusahan sawit dan petani sawit.

“Itu persoalan lahan, di mana lahan tersebut belum adanya kejelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Mukomuko,” kata Renjes.

Renjes yang merupakan DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 yakni Mukomuko juga menjelaskan terkait lahan tersebut, awalnya Tim Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Mukomuko ini tidak menjelaskan secara rinci terkait ketetapan dari tim pansus tersebut.