Dua PPK Pilkada 2024 di Mukomuko Dilantik Susulan, KPU Beberkan Alasannya

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko melantik dua orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko atau Pilkada 2024.

Sebelumnya, KPU Mukomuko telah melantik PPK yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Mukomuko.

Pelantikan ke dua orang PPK dilakukan di Kantor KPU Mukomuko, pada Sabtu (25/5/2024).

Ketua KPU Mukomuko Deni Setiabudi, menjelaskan untuk pelantikan ke dua orang PPK ini karena ada beberapa alasannya.

“Untuk PPK yang dilantik dari V Koto beliau menggantikan M Rossi yang sebelumnya mengundurkan diri dan tak bersedia dilantik, pada saat pelantikan beberapa waktu lalu,” ungkap Deni saat diwawancarai usai pelantikan, pada Sabtu (25/5/2024).

Deni menjelaskan, untuk PPK yang lainnya ini, yakni PPK Teramang Jaya, yang bersangkutan saat pelantikan beberapa waktu lalu, sedang sakit atau sedang operasi melahirkan.

Terkait hal itu, pihaknya selaku penyelenggara Pemilu 2024, memberikan kompensasi untuk PPK yang melahirkan di hari pelantikan.

“Kalau PPK Teramang Jaya yakni Siti Istikharoh, dia saat pelantikan beberapa waktu lalu tidak hadir karena beliau sedang sakit atau sedang melahirkan, jadi kita memberikan kompensasi kepada beliau, karena merlahirkan tidak bisa prediksi, makanya kita serentakkan pelantikan di hari ini,” tutur Deni.

Selain itu Deni mengatakan, pelantikan dilakukan secepatnya mengingat sejumlah tahapan Pilkada 2024 ini sudah berlangsung.

Untuk kedua orang yang baru dilantik ini, nantinya mereka akan bekerja sesuai dengan tugas mereka sebagai PPK.

Baca juga: KPU Mukomuko Melantik 75 PPK untuk Pilkada 2024, Berikut Daftar Nama-nama

“Keduanya yang baru dilantik langsung bekerja, karena tahapan sudah berjalan,” jelas Deni.

Deni juga berharap kepada kedua orang yang baru dilantik ini, untuk tidak terlibat di Politik Praktis.

Serta menjaga intergritas sebagai pihak penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada Pilkada 2024.

“Diharapkan kedua PPK untuk tidak terlibat politik praktis serta menjaga intergritas selama Pilkada 2024,” tutup Deni.