Tiga Pejabat Pemprov Bengkulu 'Nyalon' di Pilkada 2024, Ajukan Surat Pengunduran Diri

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Tiga pejabat Pemprov Bengkulu mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya karena maju sebagai calon kepala daerah.

Tiga pejabat Pemprov Bengkulu yakni Karo Bangda Setda Provinsi Bengkulu Abdul Hafizh, Kadis Perhubungan Provinsi Bengkulu Bambang ASB, dan Ii Sumirat Mersyah Kepala UPTD Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. 

Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri. Alasan mundurnya ketiga pejabat eselon adalah untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024. 

"Mereka sudah mundur, yang satu karo bangda terhitung hari ini mundur. Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan itu sudah proses, SKnya sudah naik, tinggal menunggu tanda tangan lagi. Pak Bambang juga sudah berproses juga," ungkap Isnan, Kamis (1/7/2024).

"Sesuai dengan regulasi KPU, progres mereka sudah sesuai, tuntas insyaallah," sambung Isnan.

Terkait pencalonannya sebagai Calon Wakil Bupati Kepahiang, Abdul Hafizh membenarkan hal tersebut. Abdul Hafizh bakal maju di Pilbup Kepahiang 2024 berpasangan dengan Zurdi Nata, sebagai Calon Wakil Bupati Kepahiang. 

"Mohon doa, dan Tunggu aja tanggal mainnya," ucapnya singkat.

Respon serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Bambang ASB. Ia bakal mendampingi Azhari, sebagai bakal calon Wakil Bupati Lebong. 

"Iya, insyaallah, mohon doanya," kata Bambang. 

Baca juga: Curhat Warga di Kota Bengkulu, Buat KTP dan KK Butuh Waktu Seminggu

Bawaslu Soroti Netralitas ASN

Menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, netralitas ASN juga jadi sorotan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto. 

Apalagi saat ini, pihaknya juga mulai mendapati adanya kabar sejumlah ASN yang bakal mengikuti kontestasi Pilkada tersebut. 

"Terkait dengan netralitas ASN itu, sekarang banyak informasi awal. Misalnya ada berita penjabat yang mencalon, dapat rekom partai politik. Ini soal netralitas ASN termasuk calon bupati dan wakilnya kalau status dia masih ASN," kata Eko.

Ia menjelaskan mengenai netralitas ASN di pilkada serentak telah diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Dalam poin C, bagi ASN yang menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota pada saat pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan sebagai peserta pemilu dan pemilihan tahun 2024, harus melakukan hal berikut:

a. ASN yang akan melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai peserta pemilu dan pemilihan tahun 2024, agar mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana ketentuan lampiran II huruf B angka 3 (tiga) Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

b. Mekanisme dalam pengajuan CLTN bagi ASN yang melakukana pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai peserta pemilu dan Pemilihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal inilah yang menjadi salah satu pedoman bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu, dalam menangani soal netralitas ASN jelang Pilkada serentak ini. 

"Kami sudah mendapatkan info, misalnya ada salah satu kadis yang akan mencalon kepala daerah. Mestinya ketika dia mendekati parpol, meminta rekomendasi parpol itu harus cuti. Walaupun cuma satu hari, kecuali pada hari libur," sambung Eko.

Menanggapi adanya kabar ASN Pemprov Bengkulu, yang beberapa waktu lalu telah mendapatkan rekomendasi dari partai politik, maka pihaknya akan melakukan klasifikasi, perihal aturan KASN tersebut.

"Itu yang akan kita telusuri apakah di jam kerja atau hari libur. Kalau di hari libur maka itu clear. Tapi kalau di hari kerja maka yang bersangkutan menurut SK KASN harus cuti," ujar Eko.