Nasib PDI-P Ditinggal KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024, Kini Cari Celah Usung Anies Baswedan

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menduga, diborongnya tiket pencalonan Pilkada Jakarta itu bertujuan untuk membawa Ridwan Kamil-Suswono menjadi calon tunggal atau melawan kotak kosong.

Selain itu, ia juga curiga bahwa Ridwan Kamil-Suswono bakal berhadapan dengan calon dari jalur perseorangan yang sengaja dimajukan sebagai 'boneka'. 

Baca juga: Menakar Kans Duet Anies Baswedan-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024

"Kalau begitu, kami tantang, apakah berani pasangan yang deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong? Ya, melawan kotak kosong," ujar Djarot. 

Ia pun menegaskan, PDI-P akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat karena Jakarta adalah cermin perpolitikan nasional. 

“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” ujar dia. 

Masih ada peluang 

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpandangan, PDI-P masih punya peluang untuk mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. 

Menurut dia, PDI-P bisa saja berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meski PKB sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono.

Pasalnya, Dedi menilai, dukungan PKB kepada pasangan tersebut masih setengah hati. 

"Sebenarnya, selama belum didaftarkan ke KPU, masih mungkin bagi parpol mengubah pilihannya, PKB bisa saja masih setengah hati (dengan KIM)," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin. 

Dedi berpandangan, dukungan PKB ke Ridwan Kamil-Suswono dipengaruhi oleh konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Ia menilai, apabila tidak ada andil kekuasaan yang begitu kuat cawe-cawe dalam konflik antara PKB dan PBNU, tidak mustahil PKB membelokkan arah dukungannya. 

"Mengapa harapan lebih mungkin ke PKB, karena sejauh ini yang potensial berani melawan dominasi adalah PKB," kata dia. 

Namun, sebaliknya, PKB pun bakal terus bersama KIM Plus apabila ada elitenya yang tersandera kasus hukum. 

"Karena bukan tidak mungkin, PKB potensial di-"Golkar"-kan jika berupaya tidak mengikuti arus utama (penguasa)," ujar Dedi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com