Reaksi Keras PGRI Kecam Bupati Konsel yang Somasi Guru Honorer Supriyani 'Preseden Buruk'

TRIBUNBENGKULU.COM - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo mengecam langkah Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga yang mensomasi guru Supriyani.

Menurut Halim, Bupati seharusnya memaafkan, bukannya malah melayangkan somasi.

"Mestinya kita saling memaafkan, ini juga akan menjadi preseden buruk buat pemerintah daerah kemudian mensomasi rakyatnya," kata Halim, Kamis (7/11/2024) melansir dari tayangan youtube SripokuTV.

Menurut Halim, seharusnya pemerintah daerah memaafkan warganya, bukan mensomasi yang pasti akan membuat preseden buruk dalam penyelesaian perkara ini.

"Kalau memang misalnya pihak Pemerintah Konawe Selatan misalnya, kewibawaannya atau harga dirinya merasa tidak dihormati sehingga memaafkan itu lebih dihormati dibanding harus mensomasi kepada orang yang tidak berdaya," jelasnya.

Halim berharap agar kasus yang menjerat Supriyani dapat segera selesai dan Pemerintah Daerah Konawe Selatan bisa mencabut somasi tersebut.

"Lebih bagus memuliakan, saya kira lebih dihormatilah. Kan itu atas nama pemerintah daerah artinya ini akan menjadi preseden buruk jika pemerintah mensomasi rakyatnya.

Baca juga: Hasil Visum Dokter Forensik Pembela Guru Supriyani, Bongkar Luka Anak Aipda WH Diragukan

Apalagi dia (Supriyani) orang lemah, tapi kita perlu mengkaji jawaban yang sesungguhnya bahwa dia merasa terdesak atau memang dia dalam terdesak," pungkasnya.

Sebelumnya, langkah guru Supriyani mencabut perdamaian dengan pihak Aipda WH yang sudah disepakati di hadapan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga pada Selasa (5/11/2024) berbuntut panjang. 

Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga melayangkan somasi ke guru Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut. 

Surunuddin Dangga keberatan dengan alasan Supriyani mencabut kesepakatan damai sehari setelah perdamaian yang digelar di rumah dinas Bupati tersebut. 

Seperti diketahui, dalam suratnya, guru Supriyani beralasan pencabutan itu karena dia berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut.

Hal ini lah yang dinilai pihak bupati sebagai pencemaran nama baik. 

“Dalam hal ini perbuatan Saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan,” tulis salinan surat somasi yang diperoleh TribunnewsSultra.com, pada Kamis (7/11/2024).

“Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa Saudari untuk menyepakati surat dimaksud, yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan,”