Hasil Real Count Pilwakot Kota Binjai 2024, Suara Masuk 95,71 Persen

TRIBUNBENGKULU.COM - Simak hasil real coount Pemilihan Walikota (Pilwakot) Kota Binjai 2024 suara masuk capai 95,71 persen.

Ada 4 pasangan calon (paslon) yang maju menjadi walikoka dan wakil walikota Binjai pada pilkada 2024.

Empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, yakni  Amir Hamzah -Hasanul Jihadi, Kemudian ada paslon Donal Anjar Simanjuntak-Muhammad Andri Alfisah, berikutnya ada paslon Zainuddin Purba-Hendro Susanto, Tengku Rizki Ali Syahbana-Aulia Hardi.

Suara masuk di kota Binjai ada 380 dari 397 TPS.

Sesuai dengan data yang diambil dari laman pilkada2024.kpu.go.id, Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Bandar Senembah, TPS 001.

Paslon nomor urut 01 Tengku Rizki Ali Syahbana-Aulia Hardi mendapat suara sebanyak 36 suara.

Kemudian paslon nomor urut 02 yakni Zainuddin Purba-Hendro Susanto mendapat suara sebanyak 68 suara.

Paslon Nomor Urut 3 ada Donal Anjar Simanjuntak-Muhammad Andri Alfisah mendapat 36 suara.

Dan di nomor urut 4 ada Amir Hamzah-Hasanul Jihadi dengan mendapat suara sebanyak 227 suara.

Jumlah suara sah yakni sebanyak 367, sementara jumlah suara tidak sah yakni 9 suara.

Jumlah suara sah dan tidak sah ada 376 suara.

Baca juga: Hasil Real Count Pilbup Kabupaten Sampang 2024, Suara Masuk 98,8 Persen

Berikut cara cek Form Model C Hasil Pilwakot Kota Binjai 2024.

• Akses laman website pilkada2024.kpu.go.id
• Untuk Pilkada Provinsi 2024 klik 'Pilihan Bupati/Walikota', lalu pilih provinsi 'Sumatera Utara'
• kemudian pilih Kab/Kota yang diinginkan contoh 'Kota Binjai', lalu pilih Kec Binjai Barat, Kelurahan Bandar Sanembah.
• Setelah itu muncul beberapa TPS, pilih TPS 001
• Muncul Form C Hasil KWK Pilwakot Kota Binjai.

Disclaimer:

Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.