Minggu, 10 Mei 2026

Heboh Honorer Siluman di Seluma

Fraksi PAN Surati Pimpinan DPRD Seluma Bentuk Pansus Selidiki Dugaan Honorer Siluman

DPRD Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu akan menyelidiki dugaan banyaknya honorer siluman di lingkungan Pemkab Seluma.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Yayan Hartono | Editor: Yunike Karolina
Yayan Hartono/TribunBengkulu.com
Fraksi PAN sekaligus Ketua Komisi 1 DPRD Seluma Hendri Satrio mengirim surat ke pimpinan DPRD Seluma usulkan pembentukan pansus dan panja untuk selidiki dugaan banyaknya honorer siluman yang tersebar di OPD. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - DPRD Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu akan menyelidiki dugaan banyaknya honorer siluman di lingkungan Pemkab Seluma. 

Penyelidikan ini menyikapi banyaknya laporan honorer yang tidak pernah masuk kerja namun menerima gaji.

Bahkan diduga ikut dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini tengah digelar Pemkab Seluma. 

Keseriusan DPRD Seluma menyelidiki dan menelusuri dugaan honorer siluman ini telah ditunjukan fraksi Partai Amanat Nasional.

Hari ini (27/12/2024) fraksi PAN telah mengirim surat ke pimpinan DPRD Seluma

"Iya, kami telah kirimkan surat ke pimpinan mengusulkan agar segera dibentuk Pansus dan Panja untuk menyelidiki dugaan honorer siluman ini," kata Hendri Satrio, Jumat siang (27/12/2024). 

Dijelaskan Hendri, banyaknya honorer siluman ini menjadi salah satu penyebab defisit anggaran yang dialami Pemkab Seluma tahun 2024.

Sehingga sangat merugikan, terlebih lagi didapati kabar honorer siluman ini ikut seleksi PPPK dan lulus. 

"Ini tidak bisa dibiarkan. Selain merugikan Pemkab Seluma karena makan gaji buta, honorer siluman ini merampas gak honorer yang memang benar ada dan aktif bekerja di OPD," ujar Hendri. 

Informasi yang didapat ucap Hendri, honorer siluman ini bernaung atau merupakan titipan oknum pejabat yang memiliki kuasa.

OPD tidak bisa berbuat banyak ataupun membantah saat honorer siluman ini dimasukan ke OPD. 

"Kita akan tegas, tidak akan tebang pilih. Mau dia titipan siapa, jika terbukti hanya ada nama tapi tidak aktif kerja kita akan rekomendasikan untuk dipecat. Jika telah lulus PPPK, kami akan surati lembaga yang menaungi untuk diberhentikan," beber Hendri yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Seluma ini.

Hendri berharap pimpinan DPRD Seluma mendukung dan segera membentuk pansus dan panja ini. Karena adanya honorer siluman ini menyebabkan kerugian negara yang timbul dari pembayaran gaji honorer siluman ini setiap bulannya. 

"Kasian dengan honorer lain, yang memang aktif bekerja. Ada yang telah sampai belasan tahun, terampas hak mereka dengan adanya honorer siluman ini," ucap Hendri. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved