Daftar Menteri Bikin Heboh 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Sinyal Reshufle Kabinet Menguat

6. Menteri Sakti Wahyu Trenggono

Sebelumnya Menteri KKP dan TNI AL sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Tangerang hingga menjadi sorotan.

TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut yang penanggungjawabnya masih menjadi misteri di perairan Tangerang pada Sabtu (18/1/2025) lalu.

Akan tetapi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran pagar laut tersebut.

Baca juga: Alasan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Minta Hentikan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

Sebelumnya Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan.

"Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat, habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau," ujar dia kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu (19/1/2025).

Trenggono juga mengatakan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP. 

7. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi

Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini disorot akibat pernyataannya yang dinilai blunder.

Pendiri lembaga survei Cyrus Network ini mengatakan, dalam kabinet Prabowo-Gibran ada 7 menteri koordinator yang akan mengkoordinasikan kementerian di bawahnya.

Hasan Nasbi mengklaim kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Jokowi.

Ia lalu membandngkan era Presiden Jokowi yang justru organisasi kementeriannya jauh lebih gemuk.

Tercatat di era Jokowi hanya ada empat menko

8. Maruarar Sirait 

Menteri Perumahan ini dilaporkan ke Bawaslu Jakarta pada November 2024 usai diduga menyinggung SARA (suku, ras, agama, antargolongan) dalam pernyataannya soal dukungan Anies Baswedan ke Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

Ia menyebut dukungan itu akan membuat pemilih non-muslim menurun. 

Kontroversi lainnya adalah ia pernah membuat sayembara Rp8 miliar bagi yang bisa menangkap Harun Masiku yang kasusnya menyeret Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

9. Menteri Bahlil

Menteri Bahlil Lahadalia paling banyak bikin heboh di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kontroversi pertama ketua umum Golkar itusai dilantik, Bahlil menyebut adanya 'tukar guling' di balik jatah kursi menteri Golkar di Kabinet Merah Putih. 

Lalu, kedua gelar doktor yang diperoleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia (UI) memicu kritik dari Dewan Guru Besar UI.

Terbaru kisruh aturan pengecer dilarang jual LGP 3 Kg.

Bahlil mengakui, kisruh mengenai penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) adalah kesalahannya. 

Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.

"Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Daftar Kepala Badan- Utusan Khusus Bikin Heboh:

1. Raffi Ahmad

Raffi Ahmad yang juga masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Ketika dilantik di Istana Negara, Jakarta Senin kemarin, gelar Honoris Causa Raffi Ahmad turut disebut dan tercantum dalam Keppres.

Gelar ini diberikan oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand.

Pemberian gelar ini sempat jadi perbincangan hangat karena UIPM disebut belum memiliki izin operasional di Indonesia.

Bahkan, ada warga Indonesia di Thailand yang mengecek alamat kampus yang memberikan gelar itu, hasilnya bangunan hotel. 

Lalu, kontroversi saat mobil dinasnya yang berplat RI 36 terekam dikawal Patwal arogan, patwal itu terlihat menunjuk-nunjuk mobil lain agar mendahulukan mobil itu. 

Raffi Ahmad mengaku ia tidak ada di mobil itu dan mobil tersebut dipakai mengambil dokumen lalu akan menjemputnya menghadiri rapat.

2. Haikal Hasan

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras melontarkan pernyataan kontroversial terkait produk halal.

Haikal Hassan mengancam pelaku usaha di Indonesia yang tidak memproses pendaftaran produk halal akan ditutup usahanya atau dicabut izin edarnya. 

Menurutnya pemerintahan Prabowo akan sangat fokus pada sertifikat halal.

3. Miftah Maulana

Miftah atau Gus Miftah adalah Utusan Khusus Presiden yang mengundang kontroversi usai menyebut “penjual es teh” sebagai orang gob*ok dalam salah satu ceramahnya. 

Pembelaan datang dari orang-orang yang pro seperti Habib Zaidan karena itu dianggap sebagai candaan biasa. 

Desakan mundur datang dari berbagai pihak dan Miftah pun menyatakan mundur dari jabatannya usai ditegur Mayor Teddy dan Presiden Prabowo.

Sufmi Dasco Sebut Itu Ultimatum Prabowo

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal sinyal reshuffle atau perombakan kabinet merupakan bentuk peringatan bagi para menteri. 

Dasco menilai, para menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing. 

Prabowo sebelumnya mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Dasco mengatakan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi terhadap kabinet setelah 100 hari bekerja. 

Masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

Dasco menegaskan bahwa pada prinsipnya, Prabowo lah yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya. 

"Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya."

"Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," jelas Dasco.