Ibu Kota Nusantara
Menteri PU Dody Hanggodo soal IKN: Progresnya Buat Beli Makan Siang Pak Menteri
Dody menyebut bahwa anggaran IKN Kaltim untuk 2025 masih diblokir, sehingga belum ada progres pembangunan di tahun ini.
"Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun," kata AHY.
Kepala OIKN Optimis Anggaran IKN tak Dipangkas
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipangkas.
Hal tersebut disampaikan Basuki menyusul adanya pemangkasan anggaran OIKN tahun 2025, seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ia menerangkan, rapat terakhir soal pembangunan IKN di Istana Kepresidenan pun dilakukan setelah Inpres dibuat.
"Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada Beliau (Presiden Prabowo Subianto), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
"Nanti kalau saya, salah disampaikan, karena Inpres Nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Jadi Inpres Nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari," imbuhnya.
Terkait hal ini, pihaknya akan bersurat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Ia menuturkan, anggaran OIKN telah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 6,39 triliun.
OIKN pun akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN sebesar Rp 8,1 triliun.
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 (triliun) plus Rp 8,1 (triliun)," tutup Basuki
Pemindahan ASN Batal
Sebelumnya, pemerintah memastikan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Kaltim yang sempat akan dilaksanakan Januari 2025 dipastikan ditunda.
Adapun pemindahan ASN ke IKN di Kalimantan Timur, telah ditunda beberapa kali.
Seharusnya, pemindahan ASN direncanakan berlangsung pada Juli 2024, kemudian mundur ke bulan September 2024, hingga akhirnya terunda kembali pada Januari 2025.
| Kasus Suap dan Gratifikasi Tambang Bengkulu, Tiga Terdakwa Dituntut 2–2,6 Tahun |
|
|---|
| Bantuan Kursi Roda untuk Arwan, Harapan Baru untuk Warga Kota Bengkulu |
|
|---|
| Ibu-ibu Sungai Lemau Suarakan Dampak Abrasi di Bengkulu Tengah, Desak Pemerintah Segera Bertindak |
|
|---|
| Direktur dan Komisaris PT RSM Dituntut Paling Berat Kasus Korupsi Tambang Bengkulu |
|
|---|
| Eks Kacab Sucofindo Bengkulu Iman Sumantri Dituntut 2 Tahun Penjara Kasus Korupsi Tambang PT RSM |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Menteri-PU-Dody-Hanggodo-soal-IKN-Progresnya-Buat-Beli-Makan-Siang-Pak-Menteri.jpg)