Menteri PU Dody Hanggodo soal IKN: Progresnya Buat Beli Makan Siang Pak Menteri

Batalnya pemindahan ini kemudian disusul dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini dengan Nomor: B/380/M.SM.01.00/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

Menurut Rini, penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian/lembaga yang belum selesai serta belum rampungnya pembangunan gedung perkantoran dan unit hunian di IKN.

"Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian keterangan Rini dalam surat tersebut.

Sebagai informasi, hingga akhir Januari 2025, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah menelan investasi APBN senilai Rp 89 triliun.

Rinciannya, Batch I telah mencapai 97,2 persen, Batch II sebesar 81,1 persen, dan Batch III baru mencapai 32,1 persen.

Sementara itu, untuk proyek yang menggunakan anggaran non-APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), perkembangannya mencapai 92 persen yang terdiri dari 16 paket pekerjaan konstruksi.