Pengamat Ekonomi Bengkulu Beberkan Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran, APBD Dipangkas

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2025 bakal dipangkas hingga Rp 130 miliar.

Tidak hanya APBD tingkat provinsi namun pemangkasan juga terjadi di kabupaten kota, sebagai tindakan lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025, untuk efisiensi anggaran

Pengamat Ekonomi Bengkulu, sekaligus Akademisi Universitas Dehasen (Unived) Bengkulu Dr. Anzori Tawakal, ST,. M,Si memaparkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

Diakuinya, langkah pemerintah yang menerapkan pemangkasan anggaran untuk efisiensi bukan kali ini saja terjadi.

Sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo, dan terbaru di kepimpinanan Presiden Prabowo Subianto. 

"Efisiensi ini kan dalam konteks pemerintah baik era pak Jokowi, pak SBY, dan sekarang pak Prabowo, ini suatu keniscayaan. Pak Prabowo mengambil kebijakan refocusing, mengingat di era kepimpinan baru ini juga membawa program pemerintah," jelas Anzori.

Lanjutnya, refocusing ini juga berdampak ke sejumlah kementerian, termasuk pemerintah provinsi Bengkulu, karena dana transfer daerahnya akan berkurang.

Terutama di 2 OPD, yang terdampak adanya efisiensi anggaran. Meliputi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu bersumber dari DAK dipangkas sekitar Rp 80 miliar.

Kemudian, estimasi besaran dana terpangkas di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu ditaksir sekitar Rp 49,6 miliar.

"Soal efisiensi anggaran ini, sudah biasa tapi dampak jangka panjangnya ini sangat strategis, karena anggaran yang diefisiensi itu kemudian direlokasi ke program prioritas yang ada saat ini. Makan bergizi gratis, mendukung pengentasan kemiskinan, lalu pembiayaan terkait perbaikan infrastruktur misalnya untuk sekolah," bebernya. 

Akibatnya kebijakan ini, sambung Anzori, maka sejumlah kementerian maupun OPD yang kena harus menyesuaikan program prioritas daerah dengan efisiensi anggaran. Juga yang berkaitan dengan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. 

Berkenaan dengan sektor anggaran yang menyangkut soal kebutuhan masyarakat, ia berpesan agar tidak dilakukan pemangkasan anggaran. 

Misalnya pada sektor kesehatan, pendidikan, sandang pangan, sarana prasarana, jalan pasar, rumah sakit.

Sementara itu, mengenai daya beli masyarakat umum, Anzori meyakini jika kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran tidak berdampak besar terhadap daya beli masyarakat.