Sang Fenomenal Helmi Hasan 2, Passwordnya: Bantu Rakyat

Tidak usah yang berat-berat. Itu dulu diberesi. Setelahnya baru yang lain-lain. 

Padahal ketika ingin mendirikan Petronas, orang-orang Malaysia belajar ke Pertamina. Tapi dalam perjalanannya, Petronas menyalip Pertamina.

BUMN Migas yang sampai hari ini masih bergelut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Potret ini mirip di dunia pendidikan.

Di mana tahun 1970-an, orang Malaysia banyak kuliah di Indonesia seperti di UGM dan UI. Beberapa dekade setelah itu, justru orang Indonesia banyak  kuliah di Malaysia. 

LIVE TIKTOK

Helmi sadar, visi membantu rakyat tidak akan berhasil tanpa ditunjang aparatur birokrasi yang baik, komunikatif, inovatif dan terpenting tidak berwatak koruptif, kolutif dan nepotisme. Karena penyakit utama birokasi umumnya adalah bermental KKN.

Menduduki jabatan harus bayar. Cenderung minta dilayani ketimbang melayani. Kalau tidak ada duitnya, tidak mau kerja. Belum lagi budaya ABS (Asal Bapak Senang). 

Karena itu, pekan-pekan pertama setelah dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Helmi mengumpulkan jajaran Pemprov agar senafas dengan visi bantu rakyat. 

Di samping itu, politisi kelahiran 1979 itu juga membuka komunikasi dengan rakyat. Helmi sadar betul, era sudah berbeda.

Menjadi pemimpin di era sekarang, komunikasi tidak boleh tersumbat. Karena itu, mantan wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu itu sering  berkomunikasi dengan rakyat lewat live tiktok, instagram dll.

Lewat komunikasi di medsos, Helmi menjadi tahu persoalan ril yang dihadapi rakyat. Saat Bukber bersama wartawan Kamis (20/3) sore, misalnya, Helmi bercerita, masyarakat mengeluh soal lapangan kerja.

“Saya panggil Kadisnya (dia menyebut nama seorang kadis). Bisa nggak dicari solusi loker (lowongan kerja). Oh…bisa pak,” katanya. 

Masalah lapangan kerja memang menjadi problem serius, tak hanya di Bengkulu, tapi di Indonesia secara umum. Badai PHK yang melanda sejumlah perusahaan swasta menjadi beban pemerintah.

Dana APBD yang terbatas juga menjadi perhatian Helmi. Dia baru saja menelusuri pos-pos APBD. Hasilnya.

“Anggaran perbaikan jalan ternyata hanya Rp 10 miliar. Kita revisi. Alhamdulillah menjadi Rp 500 miliar. Berapa persen itu naiknya,” dia balik bertanya.