Tambah Libur Lebaran, Sanksi Disiplin Menanti ASN Pemkab Mukomuko Bengkulu

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Bupati Choirul Huda mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mukomuko tidak menambah libur Idul Fitri 1446 Hijriah.

Lantaran libur Idul Fitri 1446 Hijriah yang diberikan pemerintah kepada ASN sudah cukup lama.

Jika nanti ditemukan ada ASN yang masih menambah libur atau tidak masuk pada hari pertama masuk kerja, maka siap-siap menerima sanksi sesuai aturan.

“Dari pemerintah sudah memberikan libur yang cukup lama selama Idul Fitri 1446 ini,” ungkap Choirul Huda saat dihubungi TribunBengkulu.com, pada Senin (7/4/2025).

Huda menjelaskan, jika nanti ditemukan ASN yang menambah libur, tentu akan ada sanksi bagi ASN tersebut seperti pemotongan uang TPP.

Setelah libur lebaran ini, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dijadwalkan masuk pada tanggal 8 April 2025.

“Kalau nanti ditemukan ada ASN yang masih menambah libur, tentu akan disanksi sesuai aturan, bisa saja pemotongan uang TPP,” jelas Huda.

Untuk memastikan kedisiplinan ASN di Pemkab Mukomuko, di hari pertama masuk kerja Bupati Mukomuko Choirul Huda akan menggelar apel perdana.

Nanti saat apel perdana di halaman kantor bupati, Bupati Huda akan memeriksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Besok kita akan lakukan apel perdana di halaman kantor bupati, nanti kita lihat mana ASN yang hadir mana yang tidak,” ujar Bupati Huda.

Selain itu, Huda juga mengatakan di hari pertama masuk kerja ini, ASN diharapkan bisa langsung bekerja seperti biasanya.

Terutama di bagian pelayanan masyarakat seperti di bidang kesehatan, pembuatan KTP dan lain-lainnya.

“Di hari pertama kerja diharapkan ASN bisa langsung bekerja seperti biasa, untuk melayani masyarakat,” kata Bupati Huda.

Untuk diketahui, ASN di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu mendapatkan libur dari tanggal 28 Maret hingga 7 April 2025. Pada 8 April 2025 ASN kembali masuk.

Baca juga: Bupati Mukomuko Bengkulu Beri Sinyal Mutasi, Evaluasi Pejabat Tak Dukung Pemerintahan