Program 100 Hari Kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Pemutihan Pajak-Fokus Pembangunan Daerah

Ia menegaskan pentingnya akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang manusiawi, dan peningkatan keterampilan kerja lulusan sekolah menengah.

Ketiga, Masyarakat Beradab dan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas. 

Menurutnya, Lampung sebagai miniatur Indonesia harus menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. 

Pemerintah dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar pengelola anggaran. "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan," sambungnya.

Gubernur juga menyoroti tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, digitalisasi, hingga dinamika global yang membutuhkan perencanaan adaptif, progresif, dan terukur.

Tahun 2026, menurutnya, menjadi momen krusial dalam mengimplementasikan visi dan misi RPJMD 2025–2029, sehingga seluruh pemerintah daerah diminta menyelaraskan RKPD dengan sasaran strategis tersebut.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dan menyepakati rancangan RPJMD dan RKPD.

"Hasil kesepakatan forum akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah," katanya.

Musrenbang ini juga diisi dengan pemaparan dari berbagai tokoh nasional. 

Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan materi bertema Sinergi Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas.

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id