Tidak Ada Jurusan Teknologi Kayu di UGM, Ternyata Ini Rahasia Pengakuan Joko Widodo, Rismon Geram

Selain itu, Komarudin menyebut kegaduhan soal ijazah Jokowi sudah berlangsung dua tahun dan menurutnya berdampak pada ekonomi nasional.

Ia bahkan mengaitkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebagai akibat dari kegaduhan ini.

“Dulu dolar Rp15.500, sekarang sudah Rp16.700. Ini berbahaya kalau dibiarkan bisa tembus Rp 20.000,” ujarnya. 

Tolak Uji Forensik Ijazah Jokowi

Roy Suryo dkk membeberkan alasan tidak mau menerima hasil uji lab forensik ijazah Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Khozinudin, Koordinator Nonlitigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, yang juga merupakan kuasa hukum Roy Suryo dkk.

“Kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholder: terlapor di Polda, akademisi dari lembaga kredibel, ahli internasional, hingga perwakilan DPR,” kata Ahmad, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis (15/5/2025).

Ahmad menyampaikan hal itu mewakili kliennya, yaitu Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr. Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Prof. Egi Sudjana.

Ia menegaskan bahwa sikap tersebut bertujuan untuk memastikan hasil pengujian yang dapat dipercaya dan bebas dari kepentingan politik.

Menurut Ahmad, pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri saat ini dinilai tidak transparan, sarat kepentingan politik, dan berpotensi digunakan untuk menyudutkan pihak yang dilaporkan oleh Jokowi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Begitu klien kami Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr. Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Prof. Egi Sudjana dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut telah 90 persen melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi,” kata Ahmad Khozinudin.

Terkait hal tersebut, Ahmad menyatakan pihaknya menolak hasil uji laboratorium forensik oleh Bareskrim dengan sejumlah pertimbangan.

“Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri,” ujarnya.

“Karena proses yang sepihak ini sarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel,” tambahnya.

Ahmad menilai bahwa proses sepihak ini tidak bisa dianggap sebagai penegakan hukum yang objektif.

“Melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga akan menyatakan ijazah Jokowi asli,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Bareskrim saat ini masih dalam tahap pra-pemeriksaan.

“Proses dalam tahapan ini hanyalah pra-pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tindakan pro justitia dengan diterbitkannya laporan polisi,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, tindakan ini belum menyentuh substansi dugaan tindak pidana, apalagi untuk melegitimasi keabsahan dokumen ijazah Jokowi.

“Karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi, sekaligus legitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Bareskrim Polri, yang ujungnya diduga kuat akan menyatakan hasil tes ijazah Jokowi identik atau asli,” tegas Ahmad.

Ahmad juga mengkhawatirkan bahwa laporan TPUA di Bareskrim akan dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti, sementara proses kriminalisasi terhadap kliennya akan terus dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik.

Sebagai penutup, Ahmad menekankan bahwa pihaknya menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi dilakukan oleh lembaga ad hoc yang inklusif, independen, dan kredibel.