Menanti Kabinet Helmi-Mian

Dua, berintegritas dan punya loyalitas. Bahasa kampungnya tidak ABS (Asal Bapak Senang). Sudahlah. Era ABS sudah lewat. Itu kultur birokrasi zaman orde baru. 

Sekarang sudah zaman reformasi. Walaupun pahit, laporan harus sampaikan. Ketimbang manis, tapi malah menjerumuskan. Kalau dicermati secara seksama, sikap ABS memberi kontribusi terhadap kasus yang membelit sejumlah gubernur Bengkulu.  

Karena tidak ada yang berani mengingatkan. Semuanya mengatakan bagus terus. Nggak ada rem. Akhirnya masuk jurang. 

Tiga, banyak ide dan berpikir solutif. Tidak semua program Gubernur dan Wakil Gubernur, mudah untuk dilaksanakan. Bisa saja terbentur keterbatasan anggaran. 

Dalam konteks ini, seorang kepala OPD harus mampu mengatasinya. 

Kuncinya harus banyak ide. Bisa menggandeng swasta. Pakai dana CSR dan sebagainya. Tidak semua harus APBD. Cara berpikir sedikit-sedikit APBD, pelan-pelan harus mulai diubah. 

Cara berpikirnya adalah mengatasi masalah. Mencari solusi, bukan mengeluh. Repot kalau seorang kepala OPD kerjanya hanya mengeluh. Ngeluh minim dana. Ngeluh tidak ada fasilitas. Ngeluh rapat sampai malam. 

Empat, tidak lelet alias bisa bertindak cepat. Kabinet Helmi – Mian perlu disokong orang-orang yang bisa bertindak cepat. 

Birokrasi yang efektif membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir tepat dan bertindak cepat. 

Di abad XXI sekarang, pepatah biar lambat asal selamat sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. 

Siapa lambat dia akan ketinggalan. Dalam banyak hal. Ketinggalan program. Ketinggalan teknologi. Ketinggalan pekerjaan. Ketinggalan informasi he he. Dll. 

Lima, berpengalaman dan punya jaringan luas. Setiap kepala OPD punya cantolan kementerian di pemerintah pusat. 

Untuk menerobos birokrasi di kementerian, butuh orang-orang yang berpengalaman. Terutama di kementerian terkait. 

Dan untuk itu, harus orang-orang yang punya jaringan. Contoh sederhana, bagaimana ingin menarik program dan dana pusat, kalau kenalan saja tidak punya di kementerian terkait. 

Enam, tidak berwatak koruptif. Ada orang menjadi pejabat tujuannya untuk memperkaya diri. Bukan untuk memenuhi target kinerja. Pejabat yang seperti ini biasanya yang ada dalam pikirannya bagaimana memotong anggaran, DL (Dinas Luar) terus. 

Mindsetnya adalah mindset proyek. Ada uang (honor) dia bekerja. Kalau tidak ada uang, tidak mau bekerja.

Tentu masih banyak kriteria-kriteria lain misalnya menyangkut mental, kepribadian, akhlak dan sehat. Pintar tapi kalau sakit-sakitan, pasti tidak bisa bekerja optimal. 

Penulis adalah wartawan senior di Bengkulu yang juga Ketua Komisi Hukum PWI Pusat