Profil Samsu Bahri, Dirut PDAM Tirta Hidayah yang Kembalikan Uang Suap 23 Pegawai Lepas Rp 2 Miliar

Sementara itu, pelayanan air bersih kepada masyarakat dinilai masih banyak dikeluhkan.

Kusmito juga mengungkapkan bahwa pembengkakan jumlah pegawai menyebabkan anggaran belanja pegawai mencapai Rp23 miliar dari total Rp46 miliar atau sekitar 64 persen, berdasarkan laporan dari BPKP.

Parahnya lagi, perusahaan malah mencatat kerugian sekitar Rp3 miliar.

Kusmito menekankan bahwa fokus utama saat ini seharusnya adalah menyelamatkan perusahaan, bukan mengejar keuntungan semata.

Ia juga menyebut bahwa standar ideal adalah 6 pegawai untuk setiap 1.000 pelanggan. Dengan jumlah pelanggan sekitar 41 ribu, seharusnya hanya dibutuhkan sekitar 246 pegawai.

Senada, anggota Fraksi PAN lainnya, Fachrulsyah, mendorong Wali Kota Dedy Wahyudi segera mengambil tindakan strategis, termasuk mengganti jajaran direksi dan Dewan Pengawas Perumdam.

Ia menyarankan adanya moratorium rekrutmen pegawai baru, evaluasi kinerja secara menyeluruh, dan seleksi ulang terhadap pegawai yang sudah ada.

Fachrulsyah menegaskan pentingnya penyelamatan keuangan perusahaan demi menjamin layanan air bersih tetap optimal.

Jawaban Samsu Bahri

Menanggapi kritik dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bengkulu, Samsu menjelaskan bahwa penambahan jumlah pegawai dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan.

Menurutnya, secara aturan, rasio ideal adalah enam pegawai per 1.000 pelanggan.

Namun, Perumdam Tirta Hidayah telah menyesuaikan menjadi delapan pegawai per 1.000 pelanggan agar pelayanan lebih cepat.

“Kalau pakai rasio 6 per 1.000, pemasangan sambungan baru bisa memakan waktu hingga satu bulan. Sekarang, dengan 8 per 1.000, pemasangan bisa selesai maksimal enam hari kerja,” ujar Samsu.

Terkait audit kinerja tahun buku 2024, Samsu menyampaikan bahwa Perumdam masih dikategorikan sehat dengan skor 3,23.

Ia memastikan temuan dari audit tersebut sudah ditindaklanjuti, dan hasil pembenahan akan terlihat pada audit tahun 2025.

Untuk tahun 2025, Perumdam menargetkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 miliar.

“Saya sebenarnya ingin usulkan Rp2 miliar, tapi atas pertimbangan Dewan Pengawas, disepakati kita mulai dari Rp1 miliar terlebih dulu, baru ditingkatkan di tahun berikutnya,” jelasnya.

Terkait desakan Fraksi PAN agar Wali Kota mengevaluasi bahkan mengganti jabatan Dirut Perumdam, Samsu memilih merespons dengan positif.

“Menurut saya ini hal baik. DPRD menunjukkan perhatian serius untuk kemajuan PDAM. Kritik dan masukan mereka akan jadi bahan perbaikan agar ke depan lebih baik. Kami berterima kasih atas perhatian Fraksi PAN,” pungkasnya.

Baca Berita TribunBengkulu.com Lainnya di Google News