Eks Caleg Mukomuko Ikut Seleksi PPPK Tahap II, Ini Penjelasan BKPSDM

Setelah menerima laporan tersebut pihaknya melakukan pengecekan berkas kembali untuk dilakukan validasi berkas.

“Kita lakukan pengecekan berkas, klarifikasi dan validasi terhadap peserta yang merupakan anggota partai politik, yang bersangkutan juga pernah ikut pemilihan legislatif tahun 2024 lalu,” tutur Niko.

Niko juga menjelaskan, yang bersangkutan ini bisa lulus untui mengikuti seleksi, pasalnya dalam mengupload berkas ada surat yang menyatakan yang bersangkutan merupakan honorer di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Mukomuko.

Memang yang bersangkutan sempat bekerja di Sekretarian Dewan Mukomuko, namun sempat berhenti.

“Yang bersangkutan ini, bisa lolos administrasi lantaran beliau memiliki surat yang membuktikan ia sebagai honorer di Sekwan,” jelas Niko.

Pihaknya juga akan mengkaji ulang perihal berkas ataupun administrasi dari peserta PPPK tahap II yang merupakan anggota partai politik.

Niko juga menegaskan, jika yang bersangkutan lulus seleksi kompetensi yang digelar beberapa waktu lalu, peserta tersebut dinyatakan tidak lulus PPPK tahap II tahun anggaran 2024.

“Kalau yang bersangkutan lulus seleksi kompetensi, panitia langsung menyatakan yang bersangkutan tidak lulus, karena merupakan anggota partai politik,” tutup Niko.

Untuk diketahui, sebanyak 1.172 orang peserta seleksi PPPK tahap II tahun anggaran 2024 dan mereka merupakan tenaga honorer non-database.

Dari 1.172 orang ini, sebanyak 1.050 orang mengikuti seleksi di Kota Bengkulu pada tanggal 8 dan 9 Mei 2026, 2 peserta mengikuti tes di Jakarta tanggal 10 Mei 2025, dan 120 orang mengikuti tes di Padang Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2025.

Jumlah formasi untuk para pelamar PPPK tahap II ini sama dengan formasi penerimaan PPPK tahap I, yakni sebanyak 850 formasi.

Dimana pada seleksi PPPK tahap I yang dinyatakan lulus sebanyak 634 orang dan di tahap II akan diambil sebanyak 216 orang untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 850 formasi.

Aturan Yang Melarang Dasar Hukum Utama

1. UU ASN – Undang‑Undang No. 20 Tahun 2023

Pasal 9 menyatakan bahwa ASN (termasuk PNS dan PPPK) harus bebas dari intervensi atau pengaruh partai politik .

2. Peraturan MenPAN‑RB No. 347/348/349 Tahun 2024

Menetapkan bahwa mantan caleg yang bukan berstatus ASN (misalnya honorer/non-ASN) dan memenuhi persyaratan administratif masih bisa ikut PPPK, selama menyatakan secara tertulis tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan tidak terlibat politik praktis