Kamis, 4 Juni 2026

Berita Nasional

Megawati-Prabowo Makin Mesra Usai Hasto Dibebaskan? Kader PDI-P Langsung Dapat Perintah Khusus

Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang sebelumnya telah divonis 3,5 tahun penjara.

Tayang:
Editor: Hendrik Budiman
dok.Sekretariat Presiden
PRABOWO DAN MEGAWATI - Foto Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Kanan). Momen politik ini disebut-sebut menjadi titik mencairnya hubungan dua tokoh besar yang sempat renggang usai Pilpres 2024.  

TRIBUNBENGKULU.COM - Isu kedekatan kembali antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto mencuat usai pembebasan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto

Momen politik ini disebut-sebut menjadi titik mencairnya hubungan dua tokoh besar yang sempat renggang usai Pilpres 2024. 

Diketahui, Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang sebelumnya telah divonis 3,5 tahun penjara.

Amnesti tersebut telah disampaikan melalui Surat Presiden Nomor 42/Pers/07/2025 yang diterbitkan pada Rabu (30/7/2025) dan telah disetujui DPR pada Kamis (31/7/2025).

Hasto dianggap telah bersalah dalam kasus penyuapan terkait pergantian antar waktu (PAW) DPR untuk Harun Masiku. 

Sementara di kasus lain, yakni tuduhan melakukan obstruction of justice dalam konteks kasus penghalangan penyidikan terhadap Harun Masiku, Hasto tak terbukti.

Pemberian amnesti ini seolah memperlihatkan hubungan politik Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, semakin "mesra".

Sebab, keputusan Prabowo itu bersamaan dengan arahan Megawati di dalam rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Nusa Dua, Bali.

Megawati meminta agar seluruh kader partainya mendukung pemerintahan Prabowo.

Ini menandakan bahwa hubungan antara kepemimpinan partai dan pemerintah masih sangat dinamis, kompleks, dan saling berkaitan erat.

Arahan Megawati

Melansir WartaKotalive.com, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, membocorkan arahan Megawati dalam momen berkumpulnya pasukan banteng itu di Bali.

Deddy menjelaskan bahwa instruksi tersebut bukan dalam artian memberikan dukungan secara membabi buta, melainkan panggilan tanggung jawab untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai koridor kepentingan rakyat.

Megawati menekankan bahwa PDIP harus senantiasa menjadi "Saka Guru" atau penopang demokrasi dan pemerintahan.

Untuk itu, ia meminta kader PDIP untuk terlibat aktif di masyarakat seperti menyerap aspirasi akar rumput, serta menyiapkan gagasan positif agar pemerintah tetap beroperasi di "rel yang benar".

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved