Hasil Uji Labor Limbah PT BBS Bengkulu Utara, Terindikasi Tercemar

"Pertama pengendalian terkait kolam di atas baku mutu, kemudian mereka harus melengkapi IPAL-nya dan juga infrastruktur untuk line aplikasi," ujar Parpen.

Meski demikian, PT BBS masih beroperasi. Terkait sanksi, Parpen menjelaskan bahwa mekanisme pemberian sanksi merupakan kewenangan DLHK Provinsi Bengkulu.

"Kalau beroperasi masih, kita kan sifatnya bukan pengawasan tapi pemantauan. Sementara sanksi itu diberikan melalui mekanisme pengawasan oleh DLHK provinsi karena semua perizinan diterbitkan oleh provinsi," pungkas Parpen.