DPRD Bengkulu Siap Sidak Pangkalan LPG, Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Pengawasan distribusi LPG subsidi atau gas melon diperketat agar tepat sasaran. 
• DPRD akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan LPG guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
• Kenaikan harga LPG non-subsidi dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dunia.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain turut menanggapi soal kenaikan LPG non subsidi.

Terkait hal ini, Teuku meminta pengawasan distribusi LPG subsidi atau gas melon diperketat agar tepat sasaran. 

Hal ini menyusul adanya potensi peralihan penggunaan dari gas non-subsidi ke subsidi akibat kenaikan harga energi global.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menegaskan bahwa LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami sebagai legislatif meminta kepada OPD terkait dan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan. Subsidi ini ketentuannya sudah jelas, hanya untuk masyarakat ekonomi lemah,” ungkap Teuku saat diwawancarai wartawan di Hotel Mercure, Kota Bengkulu, Senin (27/4/2026).

Pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan LPG guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan inspeksi ke pangkalan agar gas melon tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Yang tidak termasuk kategori harus tetap menggunakan gas non-subsidi,” tegas Teuku.

Menurut Teuku, kenaikan harga LPG non-subsidi dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dunia.

Baca juga: BPOM Temukan Ratusan Obat Kuat, Kosmetik dan Jamu Ilegal di Kepahiang

“Hari ini harga bisa naik, tapi bisa juga turun. Semua tergantung harga pasar dunia. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk berhemat dan menggunakan sesuai peruntukannya,” ujar Teuku.

Di sisi lain, kenaikan harga gas non-subsidi juga berdampak pada pelaku usaha, termasuk sektor perhotelan yang mengalami peningkatan biaya operasional hingga berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Teuku menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan khusus bagi pelaku usaha kecil, seperti warung makan dan UMKM.

“Untuk usaha kecil seperti rumah makan sederhana, tentu kita berharap ada kebijakan agar mereka tetap bisa menjalankan usahanya. Namun, untuk usaha besar tetap harus menggunakan LPG non-subsidi,” tutup Teuku.

Pengamat UNIB

Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram hingga 12 kilogram dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, pada 18 April 2026 kemarin, harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Bengkulu, Prof Kamaludin, mengatakan kenaikan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada biaya rumah tangga, tetapi juga dapat memicu efek domino pada sektor usaha.

Menurutnya, salah satu dampak yang paling mungkin terjadi adalah peralihan pengguna LPG non-subsidi ke LPG bersubsidi.

“Kemungkinan bisa saja terjadi dari pengguna LPG non-subsidi  ke LPG subsidi, karena selisih harga yang cukup jauh,” ungkap Kamaludin saat ditemui di ruangan nya di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Rabu (22/4/2026).

Kamaludin menambahkan, kenaikan harga yang cukup signifikan pada LPG non-subsidi akan semakin mendorong masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah seperti rumah makan dan laundry, untuk beralih ke LPG subsidi.

Namun, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru. Pasalnya, pemerintah tidak serta-merta menambah kuota LPG subsidi.

“Jika banyak yang beralih, maka akan terjadi perebutan di masyarakat karena jumlahnya terbatas,” jelas Kamaludin.

Di sisi lain, pelaku usaha yang tetap menggunakan LPG non-subsidi akan menghadapi kenaikan biaya operasional. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

“Komponen biaya meningkat, seperti pada rumah makan dan laundry, sehingga kemungkinan besar akan terjadi kenaikan harga,” kata Kamaludin.

Kenaikan harga tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu faktor pemicu inflasi, meskipun tidak semua komoditas mengalami kenaikan secara bersamaan.

Lebih jauh, Prof Kamaludin menilai dampak kenaikan harga LPG akan semakin terasa apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Yang menjadi persoalan adalah ketika harga naik, tetapi pendapatan tidak meningkat. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat,” ungkap Kamaludin.

Terkait pertumbuhan ekonomi, ia menyebut kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan, tidak hanya di Bengkulu, tetapi juga secara nasional.

Menurutnya, rendahnya daya beli masyarakat akan berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

“Jika daya beli menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan,” tutur Kamaludin.

Ia juga menyinggung proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang diperkirakan berada di kisaran 4,4 persen menurut lembaga internasional, di tengah berbagai dinamika ekonomi global.

Dengan demikian, kenaikan harga LPG non-subsidi dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memperberat tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah serta pelaku usaha kecil.

Kenaikan LPG Non Subsidi

Kenaikan harga liquefied petroleum gas (LPG) non-subsidi mulai dirasakan oleh masyarakat, termasuk di Kota Bengkulu.

Tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram mengalami kenaikan cukup signifikan.

Kenaikan itu terjadi sejak tanggal 18 April 2026, diikuti dengan kenaikan BBM non-subsidi.

Pemilik pangkalan gas LPG di Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Irma, mengatakan kenaikan harga mencapai hampir Rp3.000 per kilogram.

“Kalau untuk kisarannya sekitar hampir Rp3.000 per kilogram,” ungkap Irma saat ditanya TribunBengkulu.com di pangkalan gas, Selasa (21/4/2026).

Irma menjelaskan, sebelum kenaikan, harga LPG 5,5 kilogram dijual sekitar Rp95 ribu per tabung. Namun kini naik menjadi Rp115 ribu.

“Yang ukuran 5,5 kilogram sebelumnya sekitar Rp95 ribu, sekarang menjadi Rp115 ribu,” jelas Irma.

Sementara itu, untuk LPG ukuran 12 kilogram, sebelumnya dijual sekitar Rp194 ribu, kemudian sempat naik menjadi Rp200 ribu, dan kini mencapai Rp235 ribu per tabung.

“Kalau yang 12 kilogram, sebelumnya Rp194 ribu, lalu naik Rp200 ribu, sekarang jadi Rp235 ribu,” tambah Irma.

Irma mengungkapkan, kenaikan harga tersebut sempat membuat sebagian konsumen mengeluh. 

Bahkan, ada yang memilih tidak jadi membeli setelah mengetahui harga terbaru.

“Kalau yang mengeluh ada, biasanya mereka jadi tidak jadi beli setelah tahu harganya naik,” kata Irma.

Meski demikian, menurut Irma, kondisi tersebut biasanya hanya terjadi di awal kenaikan harga. Seiring waktu, permintaan akan kembali normal.

“Biasanya di awal-awal saja seperti itu, nanti juga akan kembali seperti biasa,” papar Irma.

Irma juga menyebutkan bahwa konsumen LPG non-subsidi masih didominasi oleh rumah tangga dan pelaku usaha kecil, bukan hanya pengguna kendaraan.

“Kalau di sini masih banyak yang pakai non-subsidi. Rumah tangga ada, pedagang juga ada. Untuk pedagang biasanya pakai yang 5,5 kilogram,” jelas Irma.

Sementara itu, LPG ukuran 12 kilogram umumnya digunakan oleh pelaku usaha kuliner dengan kebutuhan gas yang lebih besar.

“Kalau yang 12 kilogram biasanya untuk usaha kuliner,” tutup Irma.