DPRD Bengkulu Siap Sidak Pangkalan LPG, Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Pengawasan distribusi LPG subsidi atau gas melon diperketat agar tepat sasaran. 
• DPRD akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan LPG guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
• Kenaikan harga LPG non-subsidi dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dunia.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain turut menanggapi soal kenaikan LPG non subsidi.

Terkait hal ini, Teuku meminta pengawasan distribusi LPG subsidi atau gas melon diperketat agar tepat sasaran. 

Hal ini menyusul adanya potensi peralihan penggunaan dari gas non-subsidi ke subsidi akibat kenaikan harga energi global.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menegaskan bahwa LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami sebagai legislatif meminta kepada OPD terkait dan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan. Subsidi ini ketentuannya sudah jelas, hanya untuk masyarakat ekonomi lemah,” ungkap Teuku saat diwawancarai wartawan di Hotel Mercure, Kota Bengkulu, Senin (27/4/2026).

Pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan LPG guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan inspeksi ke pangkalan agar gas melon tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Yang tidak termasuk kategori harus tetap menggunakan gas non-subsidi,” tegas Teuku.

Menurut Teuku, kenaikan harga LPG non-subsidi dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dunia.

Baca juga: BPOM Temukan Ratusan Obat Kuat, Kosmetik dan Jamu Ilegal di Kepahiang

“Hari ini harga bisa naik, tapi bisa juga turun. Semua tergantung harga pasar dunia. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk berhemat dan menggunakan sesuai peruntukannya,” ujar Teuku.

Di sisi lain, kenaikan harga gas non-subsidi juga berdampak pada pelaku usaha, termasuk sektor perhotelan yang mengalami peningkatan biaya operasional hingga berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Teuku menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan khusus bagi pelaku usaha kecil, seperti warung makan dan UMKM.

“Untuk usaha kecil seperti rumah makan sederhana, tentu kita berharap ada kebijakan agar mereka tetap bisa menjalankan usahanya. Namun, untuk usaha besar tetap harus menggunakan LPG non-subsidi,” tutup Teuku.

Pengamat UNIB

Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram hingga 12 kilogram dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu.