Tancap Gas! Pemprov Bengkulu Kejar Target Pajak Daerah Rp735 Miliar Jelang Akhir Tahun

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus berupaya memaksimalkan penerimaan pendapatan dan pajak daerah. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menjaga stabilitas keuangan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu Hadianto mengatakan, pihaknya juga telah menggelar rapat satuan tugas khusus optimalisasi penerimaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah. 

“Kami sudah menggelar rapat satuan tugas khusus optimalisasi penerimaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah,” ungkap Hadianto, Selasa (28/10/2025) pukul 13.25 WIB.

Dalam rapat itu difokuskan pada evaluasi capaian pendapatan yang hingga saat ini dinilai masih belum maksimal.

Dari data Bapenda Provinsi Bengkulu, hingga September 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 68,53 persen, atau sekitar Rp 2 triliun dari target Rp 2,9 triliun. 

Baca juga: 4.383 PPPK PW Bengkulu Siap Terima NIP, BKD Ngebut Kejar Target Sebelum Akhir Oktober

Pemerintah menargetkan angka tersebut bisa menembus Rp 2,7 triliun di akhir tahun.

“Untuk realisasi pendapatan daerah baru mencapai 68,53 persen, atau sekitar Rp 2 triliun dari target Rp 2,9 triliun per September 2025, kami berharap dapat menembus Rp 2,7 Triliun,” jelas Hadianto.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp 1,2 triliun baru terealisasi sekitar Rp 729 miliar atau 59,27 persen. 

Pemerintah optimistis angka ini dapat meningkat hingga Rp 983 miliar pada akhir tahun nanti.

Untuk pajak daerah, realisasi saat ini baru mencapai Rp 538 miliar atau sekitar 54,81 persen dari target Rp 983 miliar. 

“Dari pajak daerah, realisasi saat ini baru mencapai Rp 538 miliar atau sekitar 54,81 persen dari target Rp 983 miliar,” papar Hadianto.

Pemprov Bengkulu menargetkan penerimaan pajak bisa menembus Rp 735 miliar di penghujung 2025.

Pemerintah akan terus mendorong para wajib pajak, baik perusahaan maupun individu, agar segera memenuhi kewajibannya. 

Pihaknya tak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang belum membayar pajak sesuai ketentuan.

“Kami akan terus menggenjot penerimaan dari sektor-sektor potensial, termasuk dari objek pajak baru seperti alat berat,” tutup Hadianto.

Langkah optimalisasi ini diharapkan dapat menjadi dorongan kuat untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi Bengkulu di tahun mendatang.