Kejar Net Zero 2060, Pemprov Bengkulu Gandeng Bappenas Percepat Pembangunan Rendah Karbon

Ringkasan Berita:

• Pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi besar Indonesia menuju target Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.
• Strategi transformasi ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Isu perubahan iklim sangat relevan bagi Bengkulu yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar dialog bertajuk Memperkuat Kolaborasi Multi pihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan iklim melalui kerja sama lintas sektor.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo menegaska, pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi besar Indonesia menuju target Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.

Menurutnya, konsep pembangunan rendah karbon bukan hanya berfokus pada isu lingkungan semata.

Akan tetapi juga sebagai strategi transformasi ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: TNI AU Bakal Bangun Satuan Radar di Bengkulu Selatan

“Keberhasilan agenda ini sangat ditentukan oleh implementasi di tingkat daerah. Karena itu, dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, hingga APBD perlu mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon,” ungkap Leonardo dalam rilis Media Center, Rabu (25/2/2026).

DPRD Bengkulu Ingatkan Pembangunan Tak Abaikan Lingkungan

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menyatakan, dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. 

Isu perubahan iklim sangat relevan bagi Bengkulu yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.

Ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin ekonomi tumbuh, tetapi jangan sampai pembangunan merusak lingkungan. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 berubah menjadi Indonesia Cemas,” kata Sumardi.

Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Lewat Pergub Nomor 36 Tahun 2025

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu, menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu telah menindaklanjuti komitmen nasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian PPN/Bappenas pada 15 Agustus 2023.

Tak hanya itu, Pemprov juga telah menetapkan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 sebagai landasan kebijakan daerah.

“Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus dijaga agar manfaat pembangunan dapat dirasakan generasi sekarang maupun yang akan datang,” jelas Denni.

Kolaborasi Multi pihak Jadi Kunci Transformasi Ekonomi Hijau di Bengkulu

Forum dialog ini menghasilkan kesepahaman bahwa percepatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim membutuhkan kolaborasi multipihak, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendorong Bengkulu menuju transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian target nasional penurunan emisi.