Meski Korban Keracunan MBG Capai Ribuan, Cak Imin Pastikan Program Tetap Berjalan

Adapun data tersebut mengutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP), Mohammad Qodari di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

Qodari menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat.

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Sementara, data berbeda justru diungkap oleh BGN yang datanya turut dikutip oleh Qodari. Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

Dari total tersebut, kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar di Indonesia yakni Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II 2.606 kasus, dan Wilayah III menyumbang 824 kasus.

Temuan berbeda juga disampaikan oleh Cisdi di mana total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Dikutip dari laman Cisdi, angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Founder dan CEO Cisdi, Dian Saminarsih, menganggap masifnya kasus keracunan MBG menjadi wujud program ini dilaksanakan secara terburu-buru.

"Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," kata Diah pada Jumat (19/9/2025).

Diah mengatakan pihaknya menuntut pemerintah untuk melakukan moratorium dan mengevaluasi program MBG secara menyeluruh.

Selain itu, diperlukannya desain program MB yang berorientasi target, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan hingga pembatasan penggunaan produk pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak.

Lalu, kasus keracunan MBG lebih banyak ditemukan oleh JPPI di mana berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus.