Berita Nasional
Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ikut Restrukturisasi Utang Whoosh, 'Biar aja Mereka selesaikan'
Menteri keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pastikan tak ikut restrukturisasi Utang Whoosh.
Kata Jokowi soal Utang Whoosh
Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.
“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).
Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.
“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.
Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.
“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.
Menurut Jokowi, kemacetan tersebut jika dihitung secara finansial menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” tuturnya.
Kereta cepat, kata Jokowi, menjadi salah satu solusi di antara berbagai moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.
“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com
| Menkeu Purbaya Langsung Sentil Hasan Nasbi, Tunjukkan Data Kepercayaan Publik saat Ini |
|
|---|
| Sudewo Terancam Dimakzulkan? Rapat Penentuan Digelar 31 Oktober 2025! |
|
|---|
| Purbaya Sesumbar Keamanan Siber Coretax Kini Paling Top, Siap Ajari Komdigi |
|
|---|
| Pegawai DJP Bikin Ulah Tanggih Tunggakan Pajak Jam 5 Pagi, Menkeu Purbaya: 'Stres, Mabuk Kali dia' |
|
|---|
| Program Magang Nasional 2025 Gelombang II Dibuka Kembali, Ini Link dan Cara Daftar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Bukan-Urusan-Saya-Jawaban-Menkeu-Ditanya-Bertemu-dengan-Kepala-Daerah-soal-Dana-Pemda.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.