Berbanding Terbalik dengan Menkeu Purbaya, Prabowo Bakal Atasi soal Whoosh 'Saya Tanggung Jawab'

Ringkasan Berita:

• Soal kereta cepat Whoosh, presiden Prabowo menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut.

 

• Pernyataan Prabowo soal Whoosh berbanding terbalik dengan Menkeu Purbaya yang mengatakan tidak akan membayat utang kereta cepat atau Whoosh.

TRIBUNBENGKULU.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto belum lama ini membahas mengenai kereta cepat atau Whoosh yang cukup menuai sorotan.

Kereta Whoosh ini juga pernah menjadi pembahasan hangat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan tidak akan membayar utang kereta cepat Whoosh.

Kereta Cepat WHOOSH adalah singkatan dari "Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat", yaitu kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta – Bandung.

Kereta Cepat WHOOSH mulai beroperasi secara resmi pada 2 Oktober 2023, setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Dalam pernyataannya yang terbaru, Presiden Prabowo dengan tegas akan menanggung penuh soal proyek Whoosh.

Bahkan Presiden Prabowo juga mengaku sudah mempelajari soal Whoosh tersebut.

“Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo saat meninjau Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo juga mengatakan jika permasalahan soal Whoosh ini jangan sampai dipolitisasi.

“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” tegasnya.

Menurutnya, proyek Whoosh sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menjelaskan kereta cepat ini merupakan bentuk hadinya negara untuk rakyat.

“Semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo juga menegaskan jika pemerintah akan mencegah penyelewengan termasuk korupsi.

“Kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tuturnya.

Terakhir Prabowo menyampaikan jika Indonesia bukan negara sembarangan, sehingga ia pastikan sanggup untuk mempertanggung jawabkan kereta cepat Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan, kita sanggup. Jadi enggak usah khawatir,” pungkasnya.

Baca juga: Blak-blakan Rocky Gerung: Jokowi Cemas Jika Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Dilanjutkan

Pernyataan Menkeu Purbaya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat yang digagas pada era Presiden Jokowi tidak akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui, Megaproyek era Jokowi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh itu dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya Rp 86,67 triliun.

Namun, realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) hingga sekitar US$ 7,27 miliar, setara Rp112 triliun

Tak hanya itu, setelah proyek sudah rampung dan beroperasi, Whoosh terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar. 

Empat BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China.

Mayoritas pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta modal dari konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China.

Penolakan dari Menkeu Purbaya itu, merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. 

Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devivdennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business. Artinya tidak ada utang pemerintah.

"Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," tegas Suminto.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com