Pengakuan SF Hariyanto Ternyata Bersama Gubernur Riau Abdul Wahid saat OTT KPK, Tapi Tak Diperiksa?

Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kemendagri menugaskan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau hingga adanya kebijakan lebih lanjut.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membenarkan bahwa surat resmi dari Kemendagri tersebut telah diterima oleh Pemprov Riau pada Rabu (5/11/2025).

“Benar, Pemprov Riau sudah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri yang menunjuk Bapak SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau,," ujar Syahrial Abdi.

Radiogram itu diterbitkan segera setelah adanya penetapan dan penahanan Gubernur Abdul Wahid oleh KPK.

Gubernur Riau, Abdul Wahid tega melakukan pemerasan terhadap anak buahnya demi plesiran ke tiga negara yakni Inggris, Brazil dan Malaysia.

Hal ini juga dibenarkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

"Salah satu kegiatannya itu adalah pergi atau lawatan ke luar negeri, ke Inggris, ada juga ke Brasil. Yang terakhir itu mau ke Malaysia," ujarnya.

Bahkan agar bisa setoran ke Gubernur Riau, anak buahnya harus rela menggadaikan sertifikatnya.

Para jajaran Kepala UPT Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau harus menggunakan uangnya sendiri hingga ada yang menggadaikan sertifikat.

Padahal Abdul Wahid menyatakan jika APBD Raiu saat ini dalam kondisi defisit mencapai Rp2,5 triliun.

Dalam kesempatan itu, Asep menguak jika anak buah Gubernur Riau harus memutar otak untuk mendapatkan uang demo setoran ke Gubernru Riau agar posisi jabatannya aman.

"Jadi informasi yang kami diterima dari para Kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjam, ada yang pakai uang sendiri, ada yang pinjam ke bank," katanya.

Abdul Wahid, kata Asep, sampai mengultimatum bakal memutasi atau mencopot jajarannya yang tidak mau menuruti segala perintahnya, termasuk terkait jatah uang.

"Jadi, awal menjabat, dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD termasuk dengan kepala-kepala dan staf-stafnya. Salah satu yang dikumpulkan adalah kepala-kepalanya di Dinas PUPR termasuk Kepala UPT Jalan dan Jembatan."

"Saat dikumpulkan itulah, yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa mataharinya adalah satu, harus tegak lurus kepada mataharinya, artinya kepada Gubernur," katanya.