Divonis Bebas, Amsal Sitepu Suarakan Perlindungan bagi Pekerja Kreatif

Hinca juga menyindir profesionalisme aparat kejaksaan yang menangani perkara tersebut.

“Tetapi secara profesional, enggak bisa kita hentikan begitu saja ini. Kalau bahasa kita copot dulu, sekolahkan lagi, belajar lagi supaya semuanya baik,” ucapnya.

Minta Permintaan Maaf hingga ke Pusat

Hinca juga meminta agar permintaan maaf disampaikan hingga ke tingkat pusat.

“Sehingga dengan demikian, kesimpulan saya adalah apapun nanti keputusan di sini, mesti menjadi pembelajaran yang terhormat,” tegasnya.

DPR Bongkar Kelalaian Kajari Karo Danke Rajagukguk

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap adanya perbedaan istilah hukum dalam surat resmi Kejari Karo.

“Kalau yang dari kejaksaan coba buka. Perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda.

Kalau pengalihan penahanan itu kan diatur di Pasal 108, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHAP baru. Minta tolong, Bu, dijelaskan,” tegasnya.

Akui Salah Ketik

Menanggapi hal tersebut, Danke mengakui adanya kesalahan.

“Siap, Pak... pengalihan memang tulisannya salah, pimpinan,” kata Danke.

“Siap memang salah yang mengetik pimpinan.”

DPR Soroti Teken Tanpa Cek

Habiburokhman mempertanyakan ketelitian dalam penandatanganan dokumen.

“Ibu tanda tangan enggak cek? Kan Ibu kan Kajari, harusnya paham dua hal itu berbeda,” tukasnya.

Danke menjawab, “Siap, pimpinan, siap salah pimpinan.”

Kasus ini pun memunculkan sorotan terhadap profesionalitas dan pengawasan internal di Kejari Karo.